BANDUNG BARAT, JABAR(transtwonews) – Sudah dua tahun berlalu sejak Jeje Richie Ismail mengemban amanah sebagai Bupati Bandung Barat. Waktu yang seharusnya cukup untuk menunjukkan arah, gebrakan, dan hasil nyata. Namun, yang dirasakan sebagian masyarakat justru sebaliknya: hening, datar, dan nyaris tanpa jejak kinerja yang benar-benar terasa.
Pemerintahan memang berjalan. Kegiatan tetap berlangsung, rapat terus digelar. Namun satu hal yang kini mulai dipertanyakan publik adalah: di mana hasil nyatanya?
Program datang dan pergi, rencana disusun, anggaran disebutkan. Tetapi implementasi di lapangan terasa seperti bayangan—ada dalam dokumen, namun sulit ditemukan dalam kenyataan. Desa-desa masih menunggu, masyarakat terus bertanya, dan pembangunan seolah berjalan di tempat.
Dua tahun seharusnya bukan lagi masa adaptasi. Bukan pula waktu untuk sekadar “melihat situasi”. Ini adalah fase pembuktian. Jika perubahan yang dirasakan masih minim, maka wajar apabila muncul anggapan bahwa pemerintahan berjalan tanpa arah yang tegas.
Lebih mengkhawatirkan lagi, lemahnya kontrol terhadap perangkat di bawah membuka ruang bagi pola lama untuk tetap bertahan: birokrasi lambat, program tersendat, dan kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Seorang bupati bukan sekadar simbol jabatan, melainkan penggerak utama roda pemerintahan. Jika mesin di bawah tidak berjalan optimal, maka yang dipertanyakan bukan hanya bawahannya, tetapi juga siapa yang mengendalikan.
Pertanyaan publik pun menguat:
Apakah cukup memimpin dari balik meja?
Apakah laporan yang terlihat rapi sudah dianggap sebagai bukti kinerja?
Atau justru realita di lapangan yang luput dari perhatian?
Bandung Barat bukan kekurangan potensi. Namun tanpa kepemimpinan yang kuat dan kontrol yang nyata, potensi itu hanya akan menjadi angka dalam presentasi, bukan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Jika dibandingkan dengan daerah lain yang berani mengambil langkah tegas—memangkas birokrasi dan memastikan pelayanan sampai ke rakyat—di sanalah kepemimpinan benar-benar terasa.
Kini publik kembali bertanya:
Apakah Bandung Barat benar-benar dipimpin oleh sosok yang mampu mensejahterakan rakyatnya?
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai pengingat bahwa kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari janji, tetapi dari bukti nyata, waktu demi waktu.
Jika dua tahun pertama berlalu tanpa arah yang jelas, maka sisa waktu ke depan menjadi pertaruhan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Apakah akan ada perubahan nyata, atau justru memperpanjang daftar kekecewaan masyarakat?
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang dan bertele-tele. Mereka hanya ingin melihat satu hal:
Hasil dan Bukti Nyata.
(Jurnalis: Deni H, M)
