Indramayu ( Transtwonews ).Pengadaan sewa mobil untuk kendaraan pejabat bernilai 9,2 miliar mendapat protes rakyat dari berbagai kalangan dan sorotan tajam publik.
Protes keras masyarakat Indramayu ini lantaran adanya ketidak adilan dalam mengelola keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 terutama pada porsi besarnya uang rakyat untuk pengadaan sewa kendaraan, dan adanya skala prioritas untuk kebutuhan mobil inventaris pejabat dinas.
Sementara, untuk kebutuhan jalan rusak, insfratuktur vital dan pembangunan sejumlah gedung sekolah yang perlu direhab seolah tidak diutamakan, karena hingga kini tender lelang di LPSE belum dimulai.
“Ini jelas kebijakan yang tidak pro rakyat. Urusan jalan rusak dikesampingkan, namun ada skala prioritas untuk pengadaan sewa mobil dinas yang sudah dibuka E-Katalog nya sejak Januari 2026,” kata Aktivis Indramayu, Agus TD.
Menurutnya, kebijakan itu sangat menyakiti hati rakyat dan berdampak langsung pada sisi sosial kebathinan masyarakat dan ekonomi kerakyatan Indramayu.
“Keresahan rakyat yang butuh jalan mulus karena rusak dimana-mana, malah yang di dahulukan lelang pengadaan mobil, benar-benar birokrasi yang tidak punya malu dan menyakiti rakyat,” kata Agus.
Agus menilai sistem sewa mobil yang menghabiskan 9 miliar lebih ini adalah kebijakan ngawur. Jika alasan efesiensi, itu omong kosong. Kebijakan sewa harus dikaji ulang, karena yang semestinya bisa dibeli dan menjadi milik aset pemda (rakyat Indramayu), ini malah milik pengusaha pemenang tender E-Katalog usai kontrak habis 1 tahun pengadaan sewa mobil dinas pejabat tersebut.
“Logikanya, dengan uang Rp 9,2 miliar itu bisa buat beli kendaraan jenis XL 7 Hibryd minimal 27 unit dengan taksiran harga 300 juta perunit. Ini malah sewa, jadi mau memperkaya pengusaha yang belakangan diketahui asal Cirebon, ini keterlaluan, ada apa dengan semua ini,” kritik Agus keras.
Dengan fakta ini, sebaiknya semua pihak taubat nasional. Wakil rakyat dalam posisi ini harus responsif dan aspiratif agar dalam pembahasan rancangan TAPD dan RAPBD jangan asal setuju, dan dengarkan kebutuhan suara rakyat, bukan suara pengusaha dan pejabat.
“Tender jalan dan infrastruktur baru digelar bulan depan Mei, padahal jalan kebutuhan vital, mobil inventaris mah tidak urgen kok diutamakan digelar sejak Januari. Ini jelas kebijakan tidak pro rakyat,” tandasnya.
Jeritan dan protes rakyat juga disuarakan Kamaludin (54) Warga Gang 4 Karangampel, Teja Sulaksana Warga Sindang dan Ade Junadi Warga asal Kecamatan Jatibarang yang heran adanya skala prioritas anggaran untuk sewa kendaraan inventaris pejabat.
“Mobil pejabat di dahulukan, kenapa pembangunan jalan rusak digelar belakangan. Padahal pembangunan jalan rusak mendesak untuk segera diperbaiki. Prioritas anggaran belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat,” protes Teja.
Menurut Teja, APBD atau uang rakyat ini diharapkan digunakan tepat sasaran, berkeadilan dan pro rakyat.
“Jika mental birokrasinya seperti ini, jangan heran jika Indramayu akan gelap gulita, baik karena penerangan jalan yang dibiarkan mati, dan tata kelola pemerintahan yang amburadul yang kebijakannya tidak pro rakyat,” jelas Kamaludin.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah ditekankan Pemerintah Pusat pada 2026, Pemerintah Kabupaten Indramayu malah tetap menjalankan sejumlah program belanja daerah yang jor-joran untuk kebutuhan operasional kendaraan.
Kamaludin menilai bahwa pos untuk pengadaan mobil dinas dinilai pemborosan dan melawan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kebijakan pengadaan sewa mobil dinas diyakini atas persetujuan dan petunjuk Bupati Lucky Hakim, sehingga mencerminkan pemimpin kita tidak peka dan tidak pro rakyat. ” Ya mader pejabat mah bli mamba ning kampung-kampung, dadi bli weruh lan bli ngraksana dalan rusak” sindir Ade dengan bahasa Indramayu.
Berdasarkan data dari portal resmi, pengadaan Pemerintah yang terakses pada Senin 6 April 2026, melalui sistem e-Katalog versi 6.0, tercatat lima paket pengadaan sewa kendaraan di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD ). Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi kendaraan operasional kantor dan lapangan, yang digunakan oleh pejabat Eselon II dan III.
Seluruh paket pengadaan ini dimenangkan oleh satu penyedia, yakni Cirebon Renault Indonesia.
Adapun total anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp 9.21 miliar. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD Indramayu, H Kasmari Sabarudin, membenarkan adanya pengadaan sewa kendaraan untuk pejabat pada tahun ini.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya dalam prosesnya mengacu pada peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati. “Pengadaan kendaraan sewa ini sudah pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini di tahun 2026 memang ada untuk sewa kendaraan” ujar Kasmari.
Berdasarkan hasil evaluasi pihaknya telah mencoret atau membatalkan pengadaan kendaraan sewa untuk setara Eselon I yang dianggap tidak sesuai.
Ia menambahkan, jenis kendaraan yang disewa meliputi Toyota Innova Zenix sebanyak 10 plus 2 unit yang diperuntukkan bagi pejabat setara Eselon II, serta Suzuki XL7 sebanyak 63 plus 10 plus 45 totalnya untuk setara Eselon 3 sebanyak 118. Terkait adanya kabar dugaan KKN dalam pengadaan E Katalog, Kasmari membantah. Pihaknya tidak tahu soal itu, termasuk dirinya kaget jika ada kabar dugaan uang pelicin atau administrasi.
“Pada saat digelar lelang ( E Katalog ) melibatkan tim dan terbuka. Jadi tidak ada KKN. Kenapa masih tetap pemenangnya, salah satunya harganya turun dari 7 juta an menjadi 5,6 jutaan perbulan.Itukan efesiensi, karena unit sama harganya turun,” tegasnya, sambil menambahkan hal ini dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dari kabar sebelumnya.
” Ini jelas pemborosan, apalagi nilainya miliaran. Daripada buat sewa kendaraan pejabat, mending digunakan untuk infrastruktur jalan rusak, manfaatnya jejas”, kritik Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi.
Pihaknya akan mengumpulkan bukti buat kajian dan laporan ke APH. Menurutnya, kebijakan sewa kendaraan inventaris pejabat tidak pro rakyat dan harus dihilangkan dalam kondisi efesiensi Anggaran. Efesiensi hanya fatamorgana, dengungnya seperti suara”Rudal Israel” menghantam sekolah di Iran, tapi dilapangan melakukan pemborosan terselubung.
“Sewa mobil untuk keperluan dinas jajaran Pemda urgensinya apa? Kendaraan operasional yang ada saat sekarang masih banyak dan sangat layak. Jadi pengadaan sewa mobil rental sangat kental pemborosan, berbanding terbalik dengan gema efesiensi yang dianjurkan Pemerintah Pusat” tutup Masdi dengan nada marah besar.
Masdi juga mencium ada dugaan praktek KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme ) dalam pengadaan sewa mobil yang melibatkan pengusaha asal Cirebon, ujarnya.
( Kamal )
