Warga Soroti Proses Pembebasan Lahan di Kecamatan Agrabinta

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cianjur,(transtwonews) – Dugaan praktik jual beli lahan negara tanpa dasar hukum resmi mencuat di Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Oknum Camat Agrabinta bersama lima Kepala Desa disebut-sebut terlibat dalam proses pembebasan lahan garapan masyarakat yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Lahan yang dipermasalahkan disebut memiliki luas sekitar 2.350 hektare (catatan redaksi: terdapat perbedaan data luas lahan yang masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut) dan berstatus sebagai lahan milik negara yang selama ini digarap oleh masyarakat setempat. Lahan tersebut diduga diperjualbelikan kepada pihak swasta, yakni PT Intan, meski belum memiliki alas hak maupun dokumen resmi kepemilikan.

Adapun lima desa yang disebut dalam dugaan tersebut meliputi Desa Mekarsari, Bojongkaso, Sukamanah, Bunisari, dan Mulyasari.

Salah seorang warga setempat mempertanyakan keberanian oknum aparat pemerintah yang diduga melakukan transaksi atas lahan negara.
“Kenapa dengan teganya oknum aparatur kecamatan dan beberapa kepala desa masih berani melakukan jual beli tanah garapan masyarakat?” ujarnya kepada awak media.

Tokoh masyarakat berinisial H juga mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia menyebut harga jual lahan dipatok sekitar Rp4.000 per meter, namun dipotong Rp1.000 per meter oleh oknum perangkat desa dengan alasan biaya operasional. Uang potongan tersebut diduga kembali dibagikan kepada pihak-pihak lain.

Selain itu, transaksi tersebut diduga dilakukan tanpa surat kepemilikan resmi, bahkan sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT).

Masyarakat menilai, pihak yang berperan dalam dugaan praktik “mafia tanah” ini bukan berasal dari luar, melainkan justru oknum pejabat di tingkat lokal. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Warga berharap apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, aparat terkait dapat menjatuhkan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kecamatan maupun para kepala desa yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

(Andi Sumardi)

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru