Pungli Berkedok BPJS Mengintai Ibu Hamil di Indramayu, Dua Oknum Diduga Raup Jutaan Rupiah

Minggu, 3 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu ( Transtwonews ) – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok pengurusan BPJS kembali mencuat dan menyasar kelompok rentan. Seorang ibu hamil warga Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, menjadi korban ulah dua oknum yang diduga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat demi keuntungan pribadi.

Korban, Nadiya, yang tengah mengandung lima bulan, mengaku didatangi dua orang bernama Rastipan dan Waram. Keduanya menawarkan jasa pengurusan BPJS gratis untuk kebutuhan persalinan, namun justru meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan.

“Awalnya saya diminta Rp1 juta katanya untuk biaya operasional dan pengurusan administrasi. Setelah itu diminta lagi Rp800 ribu dengan alasan dari pusat. Tapi saya menolak karena BPJS-nya belum jadi,” ungkap Nadiya, Sabtu (2/5/2026).

Tak berhenti di situ, Nadiya mengaku kedua oknum tersebut kerap mendatangi rumah mertuanya hampir setiap hari, berupaya membujuk agar sisa uang yang diminta segera dibayarkan. Tekanan tersebut membuat korban merasa resah dan terintimidasi.

Di sisi lain, pihak Puskesmas Drunten Wetan menegaskan bahwa seluruh layanan pendaftaran BPJS Kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, tidak dipungut biaya alias gratis.

Kepala Puskesmas melalui Ketua Tata Usaha, Suroto, menepis keras adanya pungutan dalam proses tersebut.

“Kami melayani pendaftaran BPJS ini gratis bagi masyarakat, apalagi ibu hamil. Cukup datang membawa KTP dan KK, langsung kami bantu proses tanpa biaya,” tegasnya.

Pihak puskesmas juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengatasnamakan jasa pengurusan BPJS. Selain merugikan secara materi, praktik semacam ini juga mencoreng citra pelayanan kesehatan yang seharusnya transparan dan berpihak kepada masyarakat.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi warga untuk lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok layanan publik. Aparat penegak hukum pun diharapkan segera turun tangan untuk menindak tegas para pelaku, agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan.

( Kamal )

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru