Dugaan Pungutan Liar SPP di SMAS Plus Guna Cipta Sumedang, Kepala Sekolah Terancam Sanksi

Jumat, 12 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumedang,(transtwonews) – Sebuah Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yaitu SMAS Plus Guna Cipta, diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Padahal, sekolah tersebut berstatus sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut informasi yang dihimpun, dari beberapa orang tua siswa yang enggan di sebutkan namanya, ketika di konfirmasi oleh awak media transtwonews.com, praktik ini diduga melibatkan pemotongan langsung dari dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima oleh siswa. Kepala Sekolah SMAS Plus Guna Cipta, M Fadhlan Irfan Darmawan, disebut-sebut mengetahui dan terlibat dalam praktik ini.

Modus yang dilakukan adalah pemotongan sebesar Rp100.000 dari dana PIP untuk pembayaran SPP. Selain itu, pihak sekolah juga diduga memungut hingga Rp500.000 per siswa dari dana PIP dengan dalih bahwa dana tersebut berasal dari aspirasi dewan. Kejadian ini diduga terjadi sepanjang tahun 2024.

Dari total 112 siswa, sebanyak 106 siswa menerima dana PIP. Namun yang di berikan hanya 44 siswa saja, pada kenyataannya, SMAS Plus Guna Cipta menerima dana PIP reguler, bukan dana aspirasi seperti yang diklaim.

Menanggapi dugaan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyatakan akan segera melakukan investigasi. Jika terbukti bersalah, SMAS Plus Guna Cipta dan Kepala Sekolah M Fadhlan Irfan Darmawan terancam sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa teguran keras, penundaan atau penghentian penyaluran dana BOS, hingga pencabutan izin operasional sekolah.

Praktik pungutan liar sangat merugikan sis&wa dan mencoreng citra pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberantas segala bentuk pungli di lingkungan sekolah.

Penulis( Andi Sumardi )

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru