Jakarta (Transtwonews).-Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023).
“Saya diundang Presiden untuk memaparkan best practice penanganan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dimana penurunannya cukup tinggi dari baseline Tahun 2018 di angka 32,2 menjadi 8,27 di Tahun 2022,” ujar Bupati Dony di hadapan wartawan dalam konferensi pers.
Kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri, Bupati menjelaskan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari digitalisasi dan mobilisasi.
“Kami menggunakan teknologi sebagai tools yakni SPBE dengan platform bernama Simpati, Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi. Semua stakeholders mulai dari kader Posyandu sampai dengan Dinas Kesehatan menggunakan aplikasi tersebut,” katanya.
Dikatakan, setiap Bulan Penimbangan Balita Posyandu meng-input data lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan bayi dan Balita by name by address, termasuk berbagai kendalanya, kemudian pihak desa, kecamatan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan menindaklanjuti laporan dalam aplikasi tersebut.
“Semua data tersebut dikelola oleh artificial intelligent untuk mendapatkan rekomendasi dalam penanganannya. Karena setiap tempat pasti berbeda permasalahannya. Ini adalah bagian mengkolaborasikan dan mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi SPBE dalam penanganan stunting dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” tutur Menkes.
Bahkan Presiden berencana mengirim langsung Bupati Sumedang untuk membantu bupati dan walikota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya agar bisa segera seperti Sumedang.
“Di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi,” kata Menkes. ***
