Terkait Dugaan Intimidasi dan Penghalangan Tugas Jurnalistik oleh Kepala Desa Mekarmukti

Selasa, 25 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, (Transtwonews) – Seorang wartawan yang juga menjabat sebagai Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, Endra Rusnendar, S.H., resmi menyatakan akan melayangkan sejumlah laporan kepada Polres Ciamis, Dewan Pers, Inspektorat/Kemendagri, Kejaksaan Negeri Ciamis, serta Camat dan Bupati Ciamis. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan intimidasi, ancaman, arogansi, penyalahgunaan wewenang, serta penghalangan kerja jurnalistik yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.

Insiden terjadi pada forum resmi sekitar 11 November 2025, ketika Kepala Desa Mekarmukti mengeluarkan sejumlah pernyataan yang dinilai bernada provokatif dan intimidatif terhadap wartawan, antara lain:

“Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing!”

“Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing!”

Pernyataan tersebut terekam dalam video dan telah beredar luas di berbagai platform media.

Menurut Endra Rusnendar, tindakan Kepala Desa tersebut bukan hanya merendahkan martabat profesi pers, tetapi juga mengarah pada upaya menghalangi aktivitas jurnalistik, yang secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Selain itu, tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar sejumlah ketentuan pidana, etika pemerintahan, serta aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam laporan resminya, pelapor menyebut dugaan pelanggaran yang dilakukan antara lain:

  • UU Pers Pasal 4 ayat (3) terkait larangan intimidasi terhadap pers.
  • Pasal 18 ayat (1) mengenai pidana bagi pihak yang menghalangi kerja jurnalistik.
  • KUHP Pasal 335, 319, 160, 310–311, 421, serta Pasal 52 tentang pemberatan hukuman bagi pejabat.
  • UU Desa, Permendagri 82/2015, PP 43/2014, serta ketentuan Kode Etik Aparatur Desa.

Endra meminta agar seluruh institusi terkait,Polres Ciamis, Kejaksaan Negeri Ciamis, Dewan Pers, Inspektorat, serta Bupati dan Camat Cisaga,segara melakukan koordinasi untuk memeriksa dan menindaklanjuti kasus ini. Ia menilai bahwa tindakan pejabat tersebut merupakan bentuk arogansi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ancaman terhadap kebebasan pers.

Endra menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menciptakan preseden buruk bagi kemerdekaan pers serta tata kelola pemerintahan desa. Berbagai bukti seperti video, foto, dan kronologi lengkap telah disertakan dalam laporan yang akan segera diajukannya.

(Hidayat)

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru