Diduga Terstruktur, Rijal Mengedar Obat Obatan Keras Golongan G Berkedok Warung Tutup Marak di Garut

Senin, 19 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut ( Transtwonews) – Berbagai cara diduga dilakukan para pelaku peredaran obat-obatan keras golongan G seperti Tramadol dan Exymer untuk mengelabui Aparat Penegak Hukum (APH). Modus yang kerap ditemukan yakni dengan menyamarkan kios sebagai warung tutup atau usaha yang tampak tidak beroperasi.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Redaksi Transtwonews, peredaran obat keras tersebut terpantau di Kampung Tutugan, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, pada Saptu,(17/01/2026).

Di lokasi tersebut, sejumlah kios diduga masih aktif menjual obat golongan G meskipun tampak tertutup dari luar.

Tak hanya di satu titik, tim juga menemukan kios-kios serupa di sekitar kawasan PT Hoga, Kecamatan Leles, yang pola operasionalnya hampir sama. Dari hasil upaya konfirmasi lapangan, muncul dugaan bahwa jaringan ini telah berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa terdapat beberapa titik penjualan yang diduga masih satu jaringan.

“Ada beberapa lokasi, ada yang di sekitar PT Hoga Raya Garut, ada juga yang di Pasar Kadungora,” ujar warga tersebut.

Warga juga menyebutkan nama Rijal, yang diduga sebagai pemilik atau koordinator beberapa kios tersebut. Informasi serupa turut diperoleh tim dari beberapa titik lain di wilayah Kecamatan Leles dan Kadungora, di mana kios-kios tersebut disebut-sebut mengatasnamakan nama yang sama.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi.
Maraknya peredaran obat keras golongan G ini menimbulkan keprihatinan publik, terutama karena berpotensi merusak generasi muda dan menimbulkan keresahan sosial. Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 435, mengatur bahwa pelaku peredaran obat-obatan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Tim Redaksi Transtwonews berharap APH dan instansi terkait segera melakukan penelusuran dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

(Tim Redaksi)

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru