Kota Bandung,(transtwonews) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Dedi Mulyadi mengembalikan bantuan keuangan (bankeu) untuk kota/kabupaten sebesar Rp. 1,7 triliun.
Bantuan keuangan untuk 27 kota/kabupaten ini dicoret Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM yang masuk anggaran tahun 2026 dengan alasan efisiensi keuangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah melakukan perubahan ke-5 atas Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang penjabaran APBD 2025
“Musrenbang yang beberapa hari lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, hanyalah seremonial karena tidak mungkin dalam acara yang digelar 1 – 2 jam membahas detail soal anggaran. Malah lebih banyak hanya mendengarkan pidato gubernur,” kata Ono kepada para jurnalis, Jumat (09/05/2025).
Ono menyebut, didepan bupati/wali kota se-Jawa Barat, KDM malah menyindir DPRD agar tidak perlu membahas soal anggaran karena akan membutuhkan waktu yang lama dan panjang.
“Ya, memang saya juga tidak tertarik untuk mendiskusikan anggaran tahun 2026. Karena bagi saya, lebih penting mendiskusikan anggaran tahun 2025, dimana para bupati/wali kota akan merasa terbebani dengan dicoretnya anggaran 1,7 trilun bantuan keuangan untuk kota/kabupaten se-jabar yang hanya menyisakan Rp.500 miliar saja,” cetus Ono.
“Itupun diperuntukan untuk bantuan jaminan kesehatan para pekerja,” tambahnya.
Ono Surono yang juga sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini mengungkapkan, untuk anggaran tahun 2026 banyak sekali program-program yang dicoret.
Sehingga, kata Ono, dirinya lebih fokus untuk membahas anggaran tahun 2025 yang sudah dibahas panjang oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin dengan DPRD Jawa Barat periode yang lalu.
“Saya ingin mengembalikan Rp. 1,7 triliun tersebut. Kita harus hormati betul dan pasti program-program itu selaras dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan lainnya,” bebernya.
Ono mengajak seluruh warga Jawa Barat, untuk cermat dan mengawasi kinerja pemerintahan.
“Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret anggaran padahal sebelumnya sudah dibahas mendalam dan melibatkan rakyat Jabar,” tandasnya.
Sebelumnya, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan kepada daerah kabupaten/kota dan desa untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan potensi daerah.
Dana ini dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Kabupaten Cirebon yang awalnya mendapat bantuan keuangan khusus di tahun 2026 sekira Rp. 143 milyar dipangkas hingga menyisakan Rp. 24 milyar saja.
Kemudian Kabupaten Garut yang tercatat mendapat paling banyak bankeu yakni Rp. 189 milyar dipangkas hingga tinggal Rp 38 milyar.***
