Proyek Pembangunan SPAL Desa Karanganyar Diduga Sarat Masalah

Rabu, 1 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu ( Transtwonews ) – Proyek pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga kuat beraroma korupsi. Proyek dengan volume panjang 132 meter x 0,60 meter tersebut menggunakan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025 senilai Rp 86.153.000 dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender. Namun, pelaksanaannya menuai sorotan tajam dari warga setempat dan media lantaran dianggap tidak transparan serta tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Pantauan lapangan yang dilakukan awak media pada Selasa (30/9/2025) menemukan adanya kejanggalan terkait keterbukaan informasi publik. Salah satu yang paling mencolok adalah tidak adanya papan informasi proyek atau keterbukaan informasi publik (KIP) di lokasi pekerjaan. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemasangan papan informasi adalah kewajiban untuk memberikan rincian kepada masyarakat mengenai lokasi proyek, sumber dana, volume pekerjaan, hingga alamat pengaduan jika terjadi masalah.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi kepada salah seorang pekerja di lokasi, jawaban yang diperoleh justru menimbulkan tanda tanya baru. Pekerja tersebut menyatakan bahwa proyek hanya bersifat rehabilitasi dan menyarankan agar wartawan langsung menanyakan detail kepada kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan. Namun, keterangan ini bertolak belakang dengan temuan di lapangan, di mana papan informasi kegiatan yang dipasang justru tidak menampilkan informasi secara jelas dan transparan.

Seorang warga Blok Keder yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa. Menurutnya, proyek yang disebut pembangunan SPAL justru dicatat sebagai kegiatan rehabilitasi dalam papan informasi kegiatan. “Kalau memang pembangunan, seharusnya dimulai dari nol persen. Tapi kalau rehab, bentuknya pasti berbeda. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena informasinya tidak jelas dan terkesan ditutupi,” ujarnya.

Minimnya transparansi ini membuat masyarakat meragukan kualitas dan pengelolaan proyek. Mereka menduga ada potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa tersebut.

Warga pun berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan investigasi dan memastikan proyek SPAL di Desa Karanganyar dikerjakan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, masyarakat mendesak agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan demi menghindari kecurigaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

( Kamal )

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru