Ketua Pokja Wartawan KBB Soroti Isu Pembatalan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD

Senin, 22 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup.

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup.

KBB,(transtwonews) – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Raup soroti isu pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan di sejumlah media online.

Dimana sebelumnya juga sempat viral dan ramai dibicarakan publik terkait Ketua Pokja Wartawan KBB meminta Bupati untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 83,5 juta per bulan.

Kali ini, Ketua Pokja meminta kepada Bupati Bandung Barat terkait pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD dapat secara resmi dan transfaran, dikabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) ataupun SK Bupati, bukan hanya melalui surat edaran, karena publik saat ini sudah pintar dan teliti.

“Ini semua diharapkan dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan ekonomi masyarakat,” ungkap M. Raup kepada awak media, Senin (22/09/2025).

Apa alasan pembatalan tersebut, terang dia, apakah karena keterbatasan anggaran, dan anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

“Apakah besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB sebelumnya tidak transparan. Apakah masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,” paparnya.

Ketua Pokja menjelaskan salah satu contoh proses pembatalan kenaikan tunjangan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

“Pembatalan kenaikan tunjangan serupa terjadi di Kabupaten Semarang, dimana Pemkab Semarang membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui Rapat Paripurna,” imbuhnya.

Lebih lanjut, berharap hal itu dapat diterapkan di Kabupaten Bandung Barat, agar Publik secara umum mengetahuinya secara transparan dan tidak menjadi isu publik.

“Dengan membatalkan kenaikan tunjangan melalui Perbup, Bupati KBB secara resmi dan transfaran dapat menunjukkan komitmennya untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Pemerintahan Bandung Barat,” tandas Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup.

Deni H.M

Berita Terkait

Lepas Sambut Kepala Bapas Garut, Kabid Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar
UKW SMSI Indramayu 2025 Mencetak Wartawan Profesional dan Berintegritas
Pesantren Taubatul Mudznibin, Jalan Spiritual WBP Lapas Garut Menuju Perubahan
Yayasan Sakinah Finance dan NPCI Kabupaten Indramayu Gelar Pelatihan Disabilitas Bertema Literasi dan Ta’awun
PPM dan Yudha Putra Ikut Sukseskan HUT ke-80 TNI, Wujud Sinergi Bela Negara
Kabar Gembira! Indramayu Temukan Minyak Baru, Pertamina Buktikan Potensi di Cekungan ‘Tua’
Dengan Mengantongi Sertifikat Indikasi Geografis, Akhirnya Gedong Gincu Sah Jadi Mangga Khas Indramayu
Meneguhkan Semangat Pancasila, Upacara Hari Kesaktian Pancasila se-UPT Garut Raya
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 8 Oktober 2025 - 17:59

Lepas Sambut Kepala Bapas Garut, Kabid Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jabar

Selasa, 7 Oktober 2025 - 20:10

UKW SMSI Indramayu 2025 Mencetak Wartawan Profesional dan Berintegritas

Selasa, 7 Oktober 2025 - 19:49

Pesantren Taubatul Mudznibin, Jalan Spiritual WBP Lapas Garut Menuju Perubahan

Senin, 6 Oktober 2025 - 19:03

Yayasan Sakinah Finance dan NPCI Kabupaten Indramayu Gelar Pelatihan Disabilitas Bertema Literasi dan Ta’awun

Senin, 6 Oktober 2025 - 16:20

PPM dan Yudha Putra Ikut Sukseskan HUT ke-80 TNI, Wujud Sinergi Bela Negara

Berita Terbaru