Uncategorized

Terkesan Memilah Wartawan, Sinergitas Insan Pers Bersama Pemkab Sumedang Memicu Kegaduhan

SUMEDANG,(transtwonews) — Acara Pemerintah Kabupaten (Pembak) Sumedang yang memboyong sejumlah wartawan di Sumedang menuai pertanyaan.

Pasalnya, tidak semua wartawan yang bertugas di Sumedang diajak ke Pangandaran oleh pihak Pemkab Sumedang. Bahkan, ada juga yang mengaku tidak tahu sama sekali soal “plesiran” itu.
Tidak hanya itu, para wartawan yang tergabung dalam Grup WhatsApp (WA) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas) dibuat “riuh” dengan topik plesiran bertajuk Sinergitas Insan Pers yang masuk agenda harian Humas Pemkab Sumedang pada Kamis 7 Maret 2024.
Menurut kabar, acara Sinergitas Insan Pers dengan Pemkab Sumedang di Pangandaran itu akan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Herman Suryatman.
Sementara Ketua Forkowas Sumedang, Azis Abdullah mengaku menjadi salah satu wartawan yang tak diajak dan tidak ikut ke Pangandaran.
“Saya tidak tahu menahu perihal agenda acara sinergitas tersebut. Yang saya tahu sekarang ramai diperbincangnkan. Ini patut dipertanyakan, pasalnya itu masuk dalam agenda Pemkab Sumedang,” ujar Azis, di Sumedang, Kamis (7/3).
Azis mengungkapkan, wartawan di Kabupaten Sumedang beragam dan berlabuh di sejumlah komunitas maupun media, baik media cetak, online, TV dan Radio.
“Jika memang mau dipilih-pilih insan pers dan medianya, harus ada pokja khusus atau mitra pemkab yang jelas,” kata Azis.
Azis menyebutkan, peristiwa ini telah terjadi dua kali dengan daerah tujuan sama, yakni Kabupaten Pangandaran.
“Pada November 2023 lalu juga seperti ini. Dan kini terulang kembali. Kalau begini, sinergi yang tak akan menemukan arti sinergi sebenarnya,” kata Azis, yang juga sebagai Bidang Organisasi PWI Sumedang.
Azis menyarankan, jika pihak Pemkab Sumedang mau pilih-pilih wartawan, maka Pemkab jangan menggunakan kata umum seperti sinergitas insan pers bersama pemkab, sebab jumlah insan pers di Sumedang itu cukup banyak.
“Jika temanya sinergitas, alangkah baiknya komunikasi dengan beberapa organisasi wartawan di Sumedang, biar tak gaduh. Jika hanya mengajak beberapa wartawan yang notabene kawan dia saja (Pj bupati), ya agendanya lebih bagus acara pribadi saja,” tuturnya.
Kegaduhan pada Grup WA PWI pun sama, beberapa anggota PWI mempertanyakan perihal agenda kegiatan Pemkab Sumedang bersama insan pers di Pangandaran.
Eep Saefudin salah seorang wartawan menengahi kegaduhan tersebut, dengan men-share hasil pembicaraannya dengan Kabag Humas.
“Ada info dari Pak Kabag Humas – Yusuf : untuk yang ikut ke Yogya, sekarang ka Pangandarannya dibagi 2 grup, Grup pertama hari ini dan grup kedua habis lebaran,….jadi buat rekan-rekan yang sekarang tidak kebawa ke Pangandaran nanti di grup kedua SEHABIS LEBARAN….MOHON BERSABAR NUNGGU KLOTER DUA…” tulis Eep.
Ia menambahkan keteranga yang menjadi alasan pihak Humas yakni untuk menghindari audit. “Nah itu kebersamaan lebih utama buat kita mah…Tapi alasan Pak Yusuf katanya untuk menghindari audit biar tidak loba teuing, kitu saurna…Bilih teu percanten mangga di taros langsung ka Pak Yusuf…,” tambah Eep.
Sontak, hal itu pula mulai membuat sesepuh PWI, Cecep WP angkat bicara dan menanyakan perihal tersebut.
“Buat internal PWI sebaiknya di bicarakan secara transparan agar tidak ada saling kecurigaan,” ungkapnya dalam pesan.
Selang beberapa pesan, Ketua PWI Sumedang, Ade Hadeli menjelaskan kronologi keberangkatan sebagian insan pers ke Pangandaran.
“Ijin untuk dijelaskan/untuk giat kali ini organisasi tidak ada posisi tawar /organisasi tidak diajak bicara/ hanya secara personal sempat mendengar ada rencana kegiatan itu (dan tidak berusaha untuk mencari tahu). Selanjutnya rekan-rekan yang berangkat, hanya mendapat informasi secara personal (itu pun menjelang berangkat). Jadi secara organisasi, tidak mengetahui siapa saja yang diajak. Untuk menjadi paham saja,” tulis Ade.
Menanggapi hal itu, Cecep WP mengapresiasi penjelasan dari Ketua PWI Sumedang.
“Nah yang penting itu ada penjelasan, biar yang mempertanyakan mendapat penjelasan bahwa kebijakan ada di pihak instansi,” tulisnya.(Red)

Facebook Comments Box

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button