Indramayu ( Transtwonews ) – Penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura budidaya nila salin yang berdampak pada lahan tambak produktif di Kabupaten Indramayu terus bergulir.
Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran setelah upaya audiensi dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengalami kebuntuan.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, mengungkapkan rencana aksi tersebut muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan pada Senin malam bersama Bupati Indramayu, Lucky Hakim batal terlaksana.
Pembatalan itu dipicu oleh ketidakhadiran jajaran pimpinan DPRD dan para ketua fraksi yang sebelumnya diharapkan hadir sebagai penengah.
“Kami ingin pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD beserta pimpinan dan seluruh ketua fraksi agar ada kejelasan. Namun hingga pukul 10 malam tidak ada kepastian, sehingga kami memutuskan untuk batal bertemu Bupati,” ujar Hatta dalam konferensi pers, di Sekretariat KOMPI, Rabu (8/4/2026) di Kecamatan Pasekan.
Hatta menegaskan, pihaknya kini tengah mempersiapkan aksi lanjutan yang diperkirakan akan melibatkan sedikitnya 10.000 massa di depan Pendopo Indramayu. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk perjuangan mempertahankan hak garap petani tambak dan garam yang terancam hilang akibat proyek PSN.
“Kami ini penggarap resmi di lahan Perhutani, bukan liar. Kami punya buku garapan dan menjalankan kewajiban. Jika hak kami dirampas tanpa kompensasi yang jelas, kami akan lawan,” tegasnya.
Ia juga membandingkan skema ganti rugi yang diterapkan pada proyek-proyek BUMN lain yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Pendiri KOMPI yang juga petani tambak, Nono Sudarsono, menekankan bahwa pihaknya tidak berniat bersikap arogan, melainkan menginginkan dialog yang terbuka dan solutif dengan pemerintah daerah.
‘Kami ini seperti anak yang mengadu kepada orang tua. Mohonlah Bupati menerima keluhan kami. Proyek ini diprediksi memproduksi ikan dalam skala sangat besar, mencapai ratusan ribu ton per tahun, yang tentu akan berdampak pada seluruh pembudidaya ikan di Pulau Jawa,” ungkap Nono.
Meski mengaku kecewa dengan komunikasi birokrasi yang dinilai lemah, KOMPI tetap membuka ruang dialog.
Mereka berharap ada solusi bersama yang tidak merugikan masyarakat pesisir.
“Harapan kami ada solusi bersama. Jangan sampai Bupati merasa tertekan oleh jabatan atau pemerintah pusat, tapi terimalah kami untuk berdialog secara penuh demi Indramayu yang damai dan solutif,” tambahnya.
Selain itu, KOMPI juga menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Jakarta untuk melakukan pendampingan hukum dan langkah diplomasi, jika aspirasi mereka di tingkat daerah tak kunjung menemui titik terang.
“Jika tidak ada solusi, pemerintah memaksa merampas hak garap petani tambak, Indramayu bisa jadi Pati Kedua,” ancam Sekertaris KOMPI, Fahmi Labib di gedung DPRD kemarin. ( Kamal )
