Hasil Audiensi Buntu, KOMPI Siapkan 10 Ribu Massa Demo Jilid II Di Pendopo Indramayu

Kamis, 9 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indramayu ( Transtwonews ) –  Penolakan terhadap proyek Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura budidaya nila salin yang berdampak pada lahan tambak produktif di Kabupaten Indramayu terus bergulir.

Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran setelah upaya audiensi dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengalami kebuntuan.

Koordinator Umum KOMPI, Hatta, mengungkapkan rencana aksi tersebut muncul setelah pertemuan yang dijadwalkan pada Senin malam bersama Bupati Indramayu, Lucky Hakim batal terlaksana.

Pembatalan itu dipicu oleh ketidakhadiran jajaran pimpinan DPRD dan para ketua fraksi yang sebelumnya diharapkan hadir sebagai penengah.

“Kami ingin pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD beserta pimpinan dan seluruh ketua fraksi agar ada kejelasan. Namun hingga pukul 10 malam tidak ada kepastian, sehingga kami memutuskan untuk batal bertemu Bupati,” ujar Hatta dalam konferensi pers, di Sekretariat KOMPI, Rabu (8/4/2026) di Kecamatan Pasekan.

Hatta menegaskan, pihaknya kini tengah mempersiapkan aksi lanjutan yang diperkirakan akan melibatkan sedikitnya 10.000 massa di depan Pendopo Indramayu. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk perjuangan mempertahankan hak garap petani tambak dan garam yang terancam hilang akibat proyek PSN.

“Kami ini penggarap resmi di lahan Perhutani, bukan liar. Kami punya buku garapan dan menjalankan kewajiban. Jika hak kami dirampas tanpa kompensasi yang jelas, kami akan lawan,” tegasnya.

Ia juga membandingkan skema ganti rugi yang diterapkan pada proyek-proyek BUMN lain yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, Pendiri KOMPI yang juga petani tambak, Nono Sudarsono, menekankan bahwa pihaknya tidak berniat bersikap arogan, melainkan menginginkan dialog yang terbuka dan solutif dengan pemerintah daerah.

‘Kami ini seperti anak yang mengadu kepada orang tua. Mohonlah Bupati menerima keluhan kami. Proyek ini diprediksi memproduksi ikan dalam skala sangat besar, mencapai ratusan ribu ton per tahun, yang tentu akan berdampak pada seluruh pembudidaya ikan di Pulau Jawa,” ungkap Nono.

Meski mengaku kecewa dengan komunikasi birokrasi yang dinilai lemah, KOMPI tetap membuka ruang dialog.

Mereka berharap ada solusi bersama yang tidak merugikan masyarakat pesisir.

“Harapan kami ada solusi bersama. Jangan sampai Bupati merasa tertekan oleh jabatan atau pemerintah pusat, tapi terimalah kami untuk berdialog secara penuh demi Indramayu yang damai dan solutif,” tambahnya.

Selain itu, KOMPI juga menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Jakarta untuk melakukan pendampingan hukum dan langkah diplomasi, jika aspirasi mereka di tingkat daerah tak kunjung menemui titik terang.

“Jika tidak ada solusi, pemerintah memaksa merampas hak garap petani tambak, Indramayu bisa jadi Pati Kedua,” ancam Sekertaris KOMPI, Fahmi Labib di gedung DPRD kemarin. ( Kamal )

Berita Terkait

Dapur SPPG Citatah 2 Cipatat Dinyatakan Layak, Tapi Tanpa TPS dan Tanpa APAR
Satgas Kabupaten Bandung Barat Nyatakan SPPG Desa Cirawa Mekar Layak dan Memenuhi Standar BGN
Hj. Tia Fitriani Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2026, Ajak Warga Aktif Awasi Pemerintah
Ponpes Al Yakin Gelar Pengajian Akbar dan Mujahadah Shalawat Ummi untuk Indonesia
PEMDES SINGAKERTA GELAR SEDEKAH BUMI, LESTARIKAN BUDAYA MERAWAT ADAT DENGAN MENGGELAR PAGELARAN SANDIWARA DEWI PANTURA
Reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027, Dadang Hemayana dari PKB Fokus Kawal Pembangunan Ekonomi di Dapil 7
YAYASAN WAKAF ALFATAA PUI SEGERAN KIDUL GELAR DOA BERSAMA UNTUK KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA SEUTUHNYA
H Dudung Badrun suami Almarhumah Hj Kokom Komariah Korban Pembunuhan Sadis Minta Pelaku Dihukum Mati Sesuai Perbuatannya.
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:18

Dapur SPPG Citatah 2 Cipatat Dinyatakan Layak, Tapi Tanpa TPS dan Tanpa APAR

Rabu, 18 November 2026 - 07:33

Satgas Kabupaten Bandung Barat Nyatakan SPPG Desa Cirawa Mekar Layak dan Memenuhi Standar BGN

Senin, 16 November 2026 - 15:26

Hj. Tia Fitriani Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2026, Ajak Warga Aktif Awasi Pemerintah

Senin, 16 November 2026 - 11:43

Ponpes Al Yakin Gelar Pengajian Akbar dan Mujahadah Shalawat Ummi untuk Indonesia

Jumat, 13 November 2026 - 21:33

PEMDES SINGAKERTA GELAR SEDEKAH BUMI, LESTARIKAN BUDAYA MERAWAT ADAT DENGAN MENGGELAR PAGELARAN SANDIWARA DEWI PANTURA

Berita Terbaru