Kabupaten Bandung,(transtwonews) – Minggu 23 November 2025 – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insan Madani yang berlokasi di Kelurahan Rancaekek, Kabupaten Bandung, diduga terindikasi adanya praktik siswa fiktif. Dugaan tersebut mencuat setelah tim media Transtwonews.com melakukan investigasi langsung ke lokasi kegiatan belajar mengajar (KBM).
Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat adanya aktivitas pembelajaran. Bahkan, tidak ditemukan satu pun peserta didik yang hadir di lokasi PKBM tersebut pada saat investigasi berlangsung.
Menurut Edo, selaku narasumber dan penjaga PKBM Bina Insan Madani, jumlah siswa yang tercantum pada Dapodik mencapai 81 orang, namun fakta di lapangan menunjukkan nol peserta didik yang hadir.
“Setelah kami cek ke lokasi, tidak ada satu pun siswa yang datang. Dari laporan warga juga diperoleh informasi bahwa ada ketidaksesuaian antara data jumlah siswa yang tercatat dengan kondisi sebenarnya. Beberapa nama siswa yang terdaftar bahkan tidak dikenal guru atau pengelola lain, dan tidak memiliki berkas pendaftaran lengkap,” ujar Edo dalam keterangannya.
Tim investigasi Transtwonews.com juga menemukan adanya data peserta didik yang diduga dibuat secara tidak valid, seperti alamat yang tidak jelas serta nomor kontak wali yang tidak dapat dihubungi. Dugaan tersebut mengarah pada kemungkinan adanya upaya untuk menerima berbagai bantuan pendidikan pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Buku Pelajaran, serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP).
Sementara itu, Kepala PKBM Bina Insan Madani, Irfan Firmansyah, dikabarkan sulit dimintai klarifikasi. Menurut Edo, yang menjabat sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab di lokasi, upaya menghubungi pimpinan PKBM tersebut tidak pernah mendapat respons.
Melihat temuan tersebut, masyarakat dan tim investigasi berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan pemblokiran sementara terhadap bantuan pendidikan untuk 81 siswa yang diduga fiktif, serta melakukan penyelidikan mendalam terhadap pihak-pihak terkait.
Apabila dugaan tersebut terbukti, PKBM dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, penurunan akreditasi, hingga pembekuan kegiatan apabila tidak ada perbaikan signifikan.
Selain itu, masyarakat juga mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung untuk ikut melakukan audit dan pemeriksaan guna memastikan tidak adanya unsur penyalahgunaan anggaran atau potensi korupsi di balik kasus ini.
“Kami akan tegas menindaklanjuti setiap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan bantuan publik yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak,” tegas salah satu sumber internal.
(Tim/Red)


















