Ketua Pokja Wartawan KBB Soroti Isu Pembatalan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD

Senin, 22 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup.

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup.

KBB,(transtwonews) – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Raup soroti isu pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan di sejumlah media online.

Dimana sebelumnya juga sempat viral dan ramai dibicarakan publik terkait Ketua Pokja Wartawan KBB meminta Bupati untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 83,5 juta per bulan.

Kali ini, Ketua Pokja meminta kepada Bupati Bandung Barat terkait pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD dapat secara resmi dan transfaran, dikabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) ataupun SK Bupati, bukan hanya melalui surat edaran, karena publik saat ini sudah pintar dan teliti.

“Ini semua diharapkan dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan ekonomi masyarakat,” ungkap M. Raup kepada awak media, Senin (22/09/2025).

Apa alasan pembatalan tersebut, terang dia, apakah karena keterbatasan anggaran, dan anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

“Apakah besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB sebelumnya tidak transparan. Apakah masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,” paparnya.

Ketua Pokja menjelaskan salah satu contoh proses pembatalan kenaikan tunjangan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

“Pembatalan kenaikan tunjangan serupa terjadi di Kabupaten Semarang, dimana Pemkab Semarang membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui Rapat Paripurna,” imbuhnya.

Lebih lanjut, berharap hal itu dapat diterapkan di Kabupaten Bandung Barat, agar Publik secara umum mengetahuinya secara transparan dan tidak menjadi isu publik.

“Dengan membatalkan kenaikan tunjangan melalui Perbup, Bupati KBB secara resmi dan transfaran dapat menunjukkan komitmennya untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Pemerintahan Bandung Barat,” tandas Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup.

Deni H.M

Berita Terkait

Dapur SPPG Citatah 2 Cipatat Dinyatakan Layak, Tapi Tanpa TPS dan Tanpa APAR
Satgas Kabupaten Bandung Barat Nyatakan SPPG Desa Cirawa Mekar Layak dan Memenuhi Standar BGN
Hj. Tia Fitriani Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2026, Ajak Warga Aktif Awasi Pemerintah
Ponpes Al Yakin Gelar Pengajian Akbar dan Mujahadah Shalawat Ummi untuk Indonesia
PEMDES SINGAKERTA GELAR SEDEKAH BUMI, LESTARIKAN BUDAYA MERAWAT ADAT DENGAN MENGGELAR PAGELARAN SANDIWARA DEWI PANTURA
Reses Masa Sidang I Tahun 2026–2027, Dadang Hemayana dari PKB Fokus Kawal Pembangunan Ekonomi di Dapil 7
YAYASAN WAKAF ALFATAA PUI SEGERAN KIDUL GELAR DOA BERSAMA UNTUK KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA SEUTUHNYA
H Dudung Badrun suami Almarhumah Hj Kokom Komariah Korban Pembunuhan Sadis Minta Pelaku Dihukum Mati Sesuai Perbuatannya.
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:18

Dapur SPPG Citatah 2 Cipatat Dinyatakan Layak, Tapi Tanpa TPS dan Tanpa APAR

Rabu, 18 November 2026 - 07:33

Satgas Kabupaten Bandung Barat Nyatakan SPPG Desa Cirawa Mekar Layak dan Memenuhi Standar BGN

Senin, 16 November 2026 - 15:26

Hj. Tia Fitriani Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2026, Ajak Warga Aktif Awasi Pemerintah

Senin, 16 November 2026 - 11:43

Ponpes Al Yakin Gelar Pengajian Akbar dan Mujahadah Shalawat Ummi untuk Indonesia

Jumat, 13 November 2026 - 21:33

PEMDES SINGAKERTA GELAR SEDEKAH BUMI, LESTARIKAN BUDAYA MERAWAT ADAT DENGAN MENGGELAR PAGELARAN SANDIWARA DEWI PANTURA

Berita Terbaru