Ketua Pokja Wartawan KBB Soroti Isu Pembatalan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD

Senin, 22 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup.

Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat, M. Raup.

KBB,(transtwonews) – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M. Raup soroti isu pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan di sejumlah media online.

Dimana sebelumnya juga sempat viral dan ramai dibicarakan publik terkait Ketua Pokja Wartawan KBB meminta Bupati untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 83,5 juta per bulan.

Kali ini, Ketua Pokja meminta kepada Bupati Bandung Barat terkait pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPRD dapat secara resmi dan transfaran, dikabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) ataupun SK Bupati, bukan hanya melalui surat edaran, karena publik saat ini sudah pintar dan teliti.

“Ini semua diharapkan dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan ekonomi masyarakat,” ungkap M. Raup kepada awak media, Senin (22/09/2025).

Apa alasan pembatalan tersebut, terang dia, apakah karena keterbatasan anggaran, dan anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

“Apakah besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB sebelumnya tidak transparan. Apakah masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,” paparnya.

Ketua Pokja menjelaskan salah satu contoh proses pembatalan kenaikan tunjangan di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

“Pembatalan kenaikan tunjangan serupa terjadi di Kabupaten Semarang, dimana Pemkab Semarang membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui Rapat Paripurna,” imbuhnya.

Lebih lanjut, berharap hal itu dapat diterapkan di Kabupaten Bandung Barat, agar Publik secara umum mengetahuinya secara transparan dan tidak menjadi isu publik.

“Dengan membatalkan kenaikan tunjangan melalui Perbup, Bupati KBB secara resmi dan transfaran dapat menunjukkan komitmennya untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Pemerintahan Bandung Barat,” tandas Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup.

Deni H.M

Berita Terkait

Tender Infrastruktur Pemkab Indramayu 2026 Berjalan Kompetitif, AKSDAI: Proses Lelang Lebih Fair
Polsek Balongan Gagalkan Aksi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Sudimampir
Polemik Makin Panas, Kepala Pasar Karangampel Dituduh “Amankan” Uang Parkir Rp63 Juta Milik Perusahaan Pengelola Parkir
Pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Gelar Silaturahmi Dengan PCNU se-Jawa Barat.
Gedung Perpustakaan Ramah Anak UPTD SDN 3 Kapringan Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu Diresmikan
Anggota DPR RI Komisi IV Prof Rokhmin Dahuri,Terus Aktif Melakukan Safari Gemarikan
Kebakaran Fasilitas Loading Kilang Rajaiyang, Kapolres dan Dandim Indramayu Gercep dan Turun Langsung Cek Lokasi
FORMASI KARTU MENDESAK DISKOPDAGIN INDRAMAYU SEGERA EVALUASI DAN MENCOPOT MASDI SEBAGAI KEPALA PASAR KARANGAMPEL
Tag :

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 12:33

Tender Infrastruktur Pemkab Indramayu 2026 Berjalan Kompetitif, AKSDAI: Proses Lelang Lebih Fair

Minggu, 10 Mei 2026 - 19:20

Polsek Balongan Gagalkan Aksi Tawuran Antar Kelompok Pemuda di Sudimampir

Minggu, 10 Mei 2026 - 19:15

Polemik Makin Panas, Kepala Pasar Karangampel Dituduh “Amankan” Uang Parkir Rp63 Juta Milik Perusahaan Pengelola Parkir

Sabtu, 9 Mei 2026 - 17:48

Pengurus Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Gelar Silaturahmi Dengan PCNU se-Jawa Barat.

Kamis, 7 Mei 2026 - 20:49

Anggota DPR RI Komisi IV Prof Rokhmin Dahuri,Terus Aktif Melakukan Safari Gemarikan

Berita Terbaru