Jelang Pemilu 2024! Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPDMB Gelar Webinar Nasional Komunikasi Politik
JAKARTA (Transtwonews).– Komisi II DPR RI bersama KPU RI dan Bawaslu RI telah menyepakati Pemilu akan diselenggarakan secara serentak tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Terhitung tanggal 14 Juni 2022 lalu tahapan pemilu sudah mulai berjalan.
Tahapan itu sesuai arahan Presiden Jokowi mengacu pada UU No 7/2017 Tentang UU Pemilu Pasal 167 ayat 6 menyebutkan tahapan pemilu bisa dimulai 20 bulan sebelum digelar hari pemungutan suara. Sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3/2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024. Maka tahapan bermula pada perencanaan program, anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu.
“Berangkat dari rencana itu, sejumlah partai politik telah melakukan komunikasi politik untuk menghadapi pemilu tersebut,” kata penggagas webinar sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan Webinar Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Politik UPDMB Bambang Hermanto (Baher).
Baher menjelaskan, partai politik selaku mesin dalam sebuah sistem politik mulai membuka keran komunikasi terkait Pemilu Serentak 2024. Partai tersebut sudah mulai membentuk peluang tejadinya koalisi antar partai politik, adanya perkawinan kandidat para calon presiden dan wakil presiden.
“Hampir setiap saat, masyarakat menerima berbagai pesan dan kesan terkait partai politik di panggung publisitas politik. Komunikasi verbal maupun nonverbal dihadirkan dalam konteks yang beragam dan sengaja dikonstruksi multimakna,” terang Baher.
Atas dasar pemikiran itu, Universitas Prof. DR Moestopo Beragama (UPDMB) terutama Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Ilmu Komunikasi, Komunikasi Politik menggelar Webinar Nasional Komunikasi Politik tema “Fenomena Komunikasi Politik Menjelang Tahun Politik 2024”.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, pola komunikasi partai politik menimbulkan polemik tersendiri. Berbagai informasi yang beredar menciptakan konstruksi atau pemahaman baru dari masyarakat terkait perkembangan politik menuju 2024.
“Uji reaksi antar politisi, perang urat syarat, persuasi ke khalayak melalui manajemen isu di ragam kanal media, serta penguasaan opini publik, membuat suasana politik nasional mulai hangat dibicarakan,” terang Baher.
“Diskusi ini memantik diskusi dan pembahasan baru. Sejalan atau jika disandingkan dengan apa yang dipelajari dalam kelas, tentu fenomena ini dapat menjadi pemantik adanya penelitian-penelitian lanjutan. Harapannya Webinar Nasional ini dapat bermanfaat serta mencerdaskan dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu Webinar ini tidak hanya sekadar pemeriah pesta demokrasi, melainkan sebagai pendukung terjadinya iklim demokrasi Indonesia untuk tetap inklusif dan partisipatif,” papar Baher.
Seminar tersebut dibuka oleh Rektor UPDMB Prof Paiman Raharjo bersama Direktur Program Pascasarjana UPDMB Prof Budiharjo. Adapun yang hadir sebagai narasumber yakni Anggota Komisi II DPR H. Agung Widyantoro, Anggota KPU Idham Holik, Pengamat Politik Ujang Komarudin dan Dosen Komunikasi Politik PPS Moestopo Najmuddin M. Rasul, PhD.
Anggota KPU Idham Holik menyampaikan, pihak KPU selama proses tahapan pemilu berlangsung, pihaknya terus melakukan komunikasi ke masyarakat. Tujuannya, kata Idham, agar masyaryakat memahami proses pemilu yang berlangsung jujur dan adil.
“Pihak KPU telah melakukan peliputan, termasuk membuat rilis untuk berita, gelar konferensi pers bahkan melakukan counter isu untuk merespon isu negatif dari publik yang muncul,” terang Idham.
Pada seminar itu, panitia memiliki cacatan menarik seperti:
- Dalam konteks elektoral, penting untuk kita memetakan siapa saja aktor-aktor politik di
dalamnya. - Komunikasi Politik tidak hanya sekadar dalam pemberitaan atau pernyataan publik saja,
tetapi dalam agenda Rapat baik tertutup maupun terbuka, hal-hal seperti intonasi bicara
dan lainnya juga tidak kalah penting. - Penting untuk kita memulai kampanye Politik yang lebih substansial, berbasis kerja
nyata. - Penting bagi para komunikator Politik untuk menjaga kesopanan atau etiket dalam
berkomunikasi. (Tahrudin)
