INDRAMAYU ( Transtwonews ) Menanggapi keluhan ratusan warga terkait lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2023, Kuwu Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Abdul Fitri menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal.
Dari hasil investigasi Media Online Transtwonews.com dilapangan beberapa hari ini, ada beberapa warga Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, diantaranya 1.RYT RT 15/RW 04 Desa Jatibarang Baru dipungut sebesar Rp 1.800.000, 2.Hj LS RT 17/RW 04 Rp.600.000 dan 3.IWT RT 15 RW 04 dipungut sebesar Rp 1.450.000 ketiganya telah membayar pada Kartini selaku Ketua RW 04, dari tahun 2023 dan hingga saat ini sertifikat mereka belum jadi.
Ketika dikonfirmasi Media Online Transtwonews.com, pada Rabu (21/10/2026) di Kantornya, Kuwu Abdul Fitri diketahui terus melakukan pendampingan dan pengawalan bagi 98 warga Desa Jatibarang Baru yang sertifikat PTSL-nya belum jadi di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Indramayu.
Dijelaskan Kuwu Abdul Fitri, “Saya sebagai Kuwu terus kawal 98 warga yang sampai hari ini sertifikat PTSL-nya belum jadi di BPN. Saya dampingi langsung, saya tanyakan progresnya. Ini tanggung jawab saya sebagai kepala desa,” ujar Abdul Fitri saat ditemui Transtwonews.com.
Terkait adanya informasi warga yang telah membayar hingga Rp 2 juta hingga Rp 4 juta kepada oknum Panitia 9 PTSL Desa Jatibarang Baru, Kuwu Abdul Fitri dengan tegas membuka ruang pengaduan.
Ditegaskan Kuwu Abdul Fitri, program PTSL itu biaya resminya hanya Rp 150 ribu sesuai aturan.
Kemudian pada saat program PTSL ini berjalan di Desa Jatibarang Baru saat itu saya masih menjabat sebagai Kaur Umum ( Lurah ) dan saya saat itu tidak masuk sebagai Anggota Paniti 9 program PTSL di Desa Jatibarang Baru.
Menurutnya program PTSL tersebut adalah merupakan program dari Kuwu yang lama Kuwu H Surana yang mengundurkan diri.
Dan untuk diketahui program PTSL di Desa Jatibarang Baru yang berjalan sejak tahun 2023 hingga 2026 warga yang sudah jadi sertifikatnya sekitar 70 persen dan sekitar kurang lebih 98 warga lagi yang belum jadi sertifikatnya.
Kalau ada warga yang dirugikan atau sudah dipungut biaya jutaan oleh Panitia 9 Program PTSL di Desa Jatibarang Baru tapi sertifikat tanahnya belum jadi, silahkan buat aduan resmi ke Kantor Desa Jatibarang Baru,” tegasnya.
Menurut Abdul Fitri, pihaknya akan menindaklanjuti setiap aduan warga dan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Panitia 9 PTSL. Jika terbukti ada pungutan liar (pungli), maka akan diserahkan kepada pihak berwenang.
Lebih lanjut dikatakan Kuwu Abdul Fitri, “Jangan takut melapor. Kantor Desa Jatibarang Baru buka pengaduan setiap hari kerja. Bawa bukti kwitansi pembayarannya. Kita akan bantu selesaikan,” tambahnya.
Langkah proaktif Kuwu Abdul Fitri ini mendapat apresiasi dari warga. Warga berharap dengan pengawalan langsung Kuwu ke BPN Indramayu, 98 sertifikat yang tertunda sejak 2023 tersebut segera terealisasi.
Untuk diketahui, program PTSL merupakan program nasional untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Pemerintah pusat telah menegaskan tidak ada biaya tinggi dalam program tersebut, tegasnya.
(Kamal )


















