Dugaan Keracunan MBG: 105 Siswa SMAN 1 Tukdana Tumbang, SPPG Terancam Dilaporkan

Selasa, 6 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INDRAMAYU, ( Transtwonews.com )Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Indramayu kembali diterpa isu krusial. Puluhan siswa-siswi SMAN 1 Tukdana mendadak mengalami gejala dugaan keracunan massal usai mengonsumsi hidangan yang dipasok oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tukdana. Senin (5/10/2026).

Insiden yang menimpa puluhan pelajar ini langsung memicu respons cepat dari tim medis dan instansi terkait. Korban yang mengalami gejala keluhan langsung mendapatkan penanganan medis darurat, baik di lingkungan sekolah maupun dirujuk ke faskes terdekat, hingga ke RSUD Indramayu.

Ayu, selaku Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak SPPG langsung mengambil langkah tanggap darurat begitu menerima laporan dari pihak sekolah.

“Benar terjadi. Dari awal pihak sekolah menghubungi SPPG bahwa ada penerima manfaat yang terdampak, pihak SPPG langsung melakukan penanganan. Adapun hal yang dilakukan adalah menghubungi pihak puskesmas terkait karena beberapa ada yang dicek di sekolah bersama Kesling (Kesehatan Lingkungan), kemudian dirawat di dua puskesmas, yaitu Puskesmas Tukdana dan Puskesmas Kerticala,” ujar Ayu saat memberikan konfirmasi.

Ayu menambahkan, langkah investigasi terhadap penyebab pasti insiden ini sedang berjalan. Sampel makanan telah disita oleh Dinas Kesehatan untuk diuji secara laboratorium.

“Makanan yang hari ini dimasak juga untuk sampelnya sudah diamankan oleh Dinkes dan akan dilakukan uji lab makanannya. Adapun dari BGN untuk SPPG sudah diterbitkan surat berhenti operasional sementara, sehingga SPPG mulai besok tidak beroperasional sampai persyaratan lainnya terpenuhi untuk operasional kembali.

Saat ini di lapangan Korwil dibantu oleh Korcam untuk melakukan pengecekan. Adapun laporan pada pusat sudah dilaporkan secara berkala dan menunggu update di lapangan,” pungkasnya.

Menanggapi rentetan kasus keracunan dalam program pemenuhan gizi nasional, praktisi hukum Hasto Kristianto, S. H, memberikan pernyataan menohok terkait aspek hukum dan tata kelola program MBG di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasto menegaskan bahwa keselamatan serta kesehatan anak-anak sekolah merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) yang tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian vendor atau penyedia layanan.

“Program pemenuhan gizi nasional memiliki implikasi hukum yang sangat serius. Setiap SPPG yang beroperasional terikat secara ketat oleh regulasi BGN, mencakup standar higienitas, sertifikasi laik fungsi, serta rantai pasok pangan yang akuntabel. Ketika timbul korban akibat dugaan kontaminasi atau kelalaian pengolahan, maka ada ancaman sanksi pidana dan perdata bagi pihak pengelola SPPG,” tegas Hasto.

Ia juga menekankan bahwa tindakan penghentian operasional sementara oleh BGN harus diikuti dengan evaluasi total serta proses penegakan hukum jika terbukti ada unsur kelalaian (negligence).

“Sesuai aturan BGN, setiap pelanggaran standar operasional (SOP) dapur gizi tidak hanya berdampak pada pencabutan izin atau penutupan SPPG, melainkan bisa diseret ke ranah pidana sesuai pasal-pasal perlindungan konsumen dan kesehatan. BGN dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas demi memastikan program nasional ini tidak menjadi ancaman bagi keselamatan para siswa,” tambah Hasto.

Saat ini, situasi di SMAN 1 Tukdana masih dalam pengawasan ketat. Masyarakat dan orang tua siswa mendesak agar hasil uji laboratorium Dinkes dibuka secara transparan guna mengusut tuntas penyebab pasti insiden tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, para pihak baik Ka SPPG Kerticala 2 dan pihak sekolah SMAN 1 Tukdana belum bisa dimintai keterangan. ( Kamal )

Editor : TN

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru