BOGOR – Transtwonews.com – Pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan cita-cita mulia yang harus diwujudkan. Namun, transparansi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi hal penting, terutama bagi lembaga pendidikan yang menerima bantuan dana dari pemerintah.
Hal tersebut kini menjadi sorotan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Falah, yang beralamat di Kampung Maribaya, RT 001/RW 001, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.
Berdasarkan data Dapodik Tahun 2026, PKBM Nurul Falah tercatat memiliki 443 warga belajar. Dengan jumlah tersebut, lembaga ini menerima alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOP) sebesar Rp987.710.000 pada Tahun Anggaran 2026.
Namun, besarnya anggaran yang diterima justru memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lapangan.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa aktivitas KBM di lembaga tersebut belum terlihat jelas. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara data warga belajar yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk dugaan keberadaan warga belajar fiktif yang hingga kini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (1/10/2026), Kepala PKBM Nurul Falah, Raod Kamaludin, memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Ketika ditanya mengenai lokasi fisik tempat ratusan warga belajar menimba ilmu, Raod menjelaskan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara tutor dan warga belajar mengenai penentuan tempat pembelajaran.
Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan awak media mengenai keberadaan ruang belajar, jadwal kegiatan, serta bukti pelaksanaan pembelajaran secara rutin.
Mengingat besarnya dana bantuan yang diterima, keterbukaan informasi mengenai jumlah warga belajar, aktivitas tutor, serta realisasi penggunaan anggaran menjadi aspek penting yang perlu dijelaskan kepada publik.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka: apakah seluruh warga belajar yang tercatat dalam Dapodik benar-benar mengikuti proses pendidikan? Bagaimana mekanisme pelaksanaan KBM di lapangan? Serta, sejauh mana penggunaan dana BOP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai pertanyaan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pengelola PKBM Nurul Falah maupun instansi terkait.
Awak media berharap Dinas Pendidikan dan pihak berwenang dapat melakukan klarifikasi serta verifikasi terhadap data warga belajar, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan penggunaan dana BOP untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, terlebih ketika dana yang dikelola bersumber dari anggaran Negara
Penulis : Tim Redaksi
Sumber Berita : Konfirmasi langsung dan data Dapodik Tahun 2026


















