Kabupaten Bandung Barat – Transtwonews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi di DPRD KBB, yakni Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan NasDem, secara kolektif menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis bersama komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB.
Meski memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Pandangan tersebut disampaikan sejalan dengan tema pembangunan KBB Tahun 2026, yakni “Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.”
Fraksi-fraksi DPRD meminta pemerintah daerah menjaga keselarasan antara perubahan RKPD, KUA-PPAS, dan Raperda Perubahan APBD.
Setiap penambahan maupun pergeseran anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target yang terukur, lokasi yang tepat, serta kesiapan pelaksanaan agar anggaran dapat direalisasikan secara efektif.
DPRD menyoroti perubahan struktur APBD, di mana pendapatan daerah mengalami kenaikan sekitar Rp25,39 miliar menjadi sekitar Rp3,162 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah meningkat sekitar Rp169,07 miliar menjadi sekitar Rp3,368 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit sekitar Rp205,68 miliar yang direncanakan ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran 2025.
DPRD meminta pemerintah daerah tetap berhati-hati dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus melakukan koreksi dan sinkronisasi terhadap angka-angka teknis dalam dokumen anggaran. Angka kenaikan belanja dan defisit tersebut juga menjadi sorotan dalam pemberitaan mengenai Perubahan APBD KBB 2026.
Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp13,49 miliar yang bersumber dari pelayanan kesehatan BLUD dinilai harus diikuti dengan peningkatan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga didorong melakukan digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset daerah, serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD meminta penjelasan lebih rinci mengenai perubahan sejumlah komponen belanja, antara lain pengurangan Belanja Pegawai sekitar Rp306,74 miliar, kenaikan Belanja Barang/Jasa sekitar Rp253,12 miliar, serta kenaikan Belanja Hibah sekitar Rp78,66 miliar.
Usulan efisiensi belanja operasi sebesar 10–15 persen juga diminta ditelaah secara cermat agar tidak berdampak terhadap hak pegawai maupun kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
DPRD mempertanyakan penurunan anggaran pada Dinas Pendidikan sekitar Rp23,80 miliar. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar perubahan tersebut tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dan akses pendidikan masyarakat.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial serta memperkuat dukungan bagi sektor UMKM, petani, peternak, dan pencari kerja.
Kenaikan Belanja Modal sekitar Rp87,70 miliar, sehingga menjadi sekitar Rp270,38 miliar, serta alokasi Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp52,25 miliar, harus disertai dengan transparansi penerima dan kejelasan peruntukan.
DPRD juga menekankan pentingnya kesiapan teknis pelaksanaan untuk mencegah ketimpangan pembangunan antarwilayah maupun terjadinya pembiayaan ganda atau double funding.
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah, sanitasi, dan drainase sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan serta pelayanan dasar masyarakat.
Sementara itu, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp29,98 miliar diharapkan disesuaikan dengan peta kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat agar penggunaannya tepat sasaran ketika terjadi keadaan darurat.
DPRD meminta SiLPA Tahun Anggaran 2025 sekitar Rp205,68 miliar dirinci berdasarkan sumber dan status keterikatannya, baik dana terikat maupun dana bebas.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan SiLPA transparan sekaligus mencegah terjadinya penumpukan anggaran yang berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas hingga 31 Desember 2026, seluruh perangkat daerah dituntut bekerja secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
DPRD juga meminta pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memastikan setiap program dan kegiatan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi-fraksi DPRD KBB menegaskan bahwa sikap akhir masing-masing fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan ditentukan setelah mencermati jawaban dan penjelasan dari Penjabat (Pj.)/Bupati Bandung Barat serta hasil pembahasan lebih mendalam dalam rapat komisi dan Badan Anggaran.
Pandangan umum tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pandangan umum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” tegas perwakilan Fraksi DPRD KBB.
Penulis : Deni H.M
Editor : T2N


















