Indramayu ( Transtwonews) – Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang menyeret nama Amin Muhammad Kuwu Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saat ini masih ditangani Kepolisian Report Indramayu dan masih proses Audit Inspektorat Kabupaten Indramayu.
Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan oleh AMP Desa Sendang ke Polda Jawa Barat, selanjutnya berkas laporan tersebut saat ini dilimpahkan ke Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Terkait dugaan Tipikor Dana Desa ( DD ) Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025.Terus mendapat pengawalan ketat dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sendang sebagai pelapor terkait dugaan kasus tersebut.
Dijelaskan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sendang Tasripin pada Transtwonews.com Kamis 6/08/2026, bahwa
saat ini kasusnya masih ditangani APH
oleh polres Indramayu, dan
Bupati Indramayu dalam hal ini Lucky Hakim tidak berwenang mengambil alih kasus Kuwu desa Sendang atas dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diduga menyeret nama Kuwu Desa Sendang Amin Muhammad,
Bupati Indramayu tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih proses penyidikan perkara dugaan kasus pidana korupsi yang menjerat nama Kuwu Amin Muhammad, yang saat ini ditangani oleh Polres Indramayu. Kecuali pelanggaran administrasi dan bersifat pembinaan maka dalam hal ini di tangani APIP sebagai pelaksana pembinanya bupati Indramayu,tetapi bila pelanggaran pidana maka tidak ada kewenangan bagi bupati selaku pembina Kuwu untuk mengambil alih persoalan ini
Ditambahkan Tasripin, koordinasi pengaduan bekerjasama antara Kemendagri, Kejaksaan dan Polri yang mengatur koordinasi pengaduan masyarakat, hal itu dilakukan sebelum proses penyidikan formal berjalan penuh atau untuk Audit investigasi awal, tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Tasripin, sedangkan Tupoksi Inspektorat Kabupaten Indramayu bisa menghitung kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik tetapi penanganan perkara dan penetapan status hukum tetap berada ditangan APH atau Kepolisian.
Kemudian pengembalian kerugian negara terkait dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menyeret Kuwu Amin Muhammad, berdasarkan Undang-undang Tipikor disebut bahwa pengembalian keuangan negara tidak serta merta menghapus tuntutan pidana terhadap pelaku jika proses hukum sudah berjalan.
Ditegaskan Tasripin, dalam hal ini Bupati Indramayu hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan, serta sanksi administrasi terhadap perangkat atau Pemerintah Desa, dan Bupati sama sekali tidak punya kewenangan mengambil alih proses hukum atau penyidikan perkara pidana terkait dugaan Tipikor Dana Desa ( DD) Desa Sendang tahun Anggaran 2025 yang diduga menyeret nama Kuwu Amin Muhammad, dimana kasus ini merupakan ranah penegak hukum, ujar Tasripin.
Demikian pula penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan Kuwu Amin Muhammad, yang telah dilaporkan oleh AMP Desa Sendang ke Polda Jawa Barat dan sekarang kasusnya dilimpahkan ke Polres Indramayu tidak dapat diambil alih oleh ataupun dihentikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) maupun Bupati Indramayu.
Proses hukum pidana di Kepolisian tetap berjalan karena Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) dan Bupati Indramayu bukan merupakan aparat penegak hukum yang berwenang menyidik kasus tindak pidana, tegas Tasripin. ( Kamal ).


















