Pemkab Bandung Dorong Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel melalui Siskeudes Versi 9

Rabu, 1 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN BANDUNG, Transtwonews) – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat tata kelola keuangan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi aparatur desa dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta penerapan sistem pembayaran nontunai yang terintegrasi.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara profesional karena seluruh prosesnya telah terhubung langsung dengan pemerintah pusat. Menurutnya, integritas aparatur desa menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Siskeudes terhubung langsung dengan Kementerian Keuangan dan mendapat dukungan Kementerian Desa. Karena itu tidak boleh ada lagi praktik penahanan atau penyalahgunaan dana desa. Semua harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati yang akrab disapa KDS saat Bimbingan Teknis Implementasi Siskeudes bersama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Gedung Moch. Toha, Selasa (30/6/2026).

Sebagai bentuk penguatan sistem, Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 328 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mewajibkan seluruh transaksi keuangan desa dilakukan secara nontunai. Kebijakan tersebut mencakup pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, hingga insentif RT/RW yang kini disalurkan langsung ke rekening penerima.

KDS menegaskan, kebijakan transfer langsung tersebut diterapkan untuk menghilangkan praktik keterlambatan penyaluran anggaran yang selama ini kerap menimbulkan persoalan di tingkat desa. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar tidak tergoda melakukan manipulasi laporan keuangan, termasuk untuk kepentingan judi online maupun penyalahgunaan lainnya.

“Kalau ada Kaur Keuangan yang mendapat tekanan untuk melakukan pelanggaran, silakan laporkan kepada camat atau DPMD. Jangan sampai ada aparatur desa yang berurusan dengan hukum akibat menyalahgunakan uang rakyat,” tegasnya.

Selain memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa, KDS menyebut tata kelola pemerintahan yang baik harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung menjadi 75,58 pada 2025 serta angka harapan hidup yang mencapai 75,70 tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus melanjutkan pembangunan SPAM, percepatan rehabilitasi RTLH, penguatan ketahanan pangan desa, hingga pemberian insentif guru ngaji sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Supardian mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih ditemui sejumlah kendala dalam implementasi Siskeudes, mulai dari keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan desa, belum sinkronnya realisasi kegiatan dengan pencatatan pada aplikasi, hingga masih terbatasnya kemampuan sebagian operator desa.

Karena itu, kata Supardian, bimbingan teknis yang diikuti 571 aparatur kecamatan dan desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan Siskeudes secara benar sehingga tata kelola keuangan desa menjadi semakin tertib, akurat, dan akuntabel.

Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Tatang Mulyana mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kapasitas aparatur desa melalui implementasi Siskeudes. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan pemahaman aparatur desa sehingga potensi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum dapat diminimalkan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan hingga tingkat kecamatan agar seluruh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa memperoleh pendampingan yang lebih intensif dalam mengoperasikan Siskeudes.

Hidayat

KABUPATEN BANDUNG – Transtwonews-Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat tata kelola keuangan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi aparatur desa dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta penerapan sistem pembayaran nontunai yang terintegrasi.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara profesional karena seluruh prosesnya telah terhubung langsung dengan pemerintah pusat. Menurutnya, integritas aparatur desa menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Siskeudes terhubung langsung dengan Kementerian Keuangan dan mendapat dukungan Kementerian Desa. Karena itu tidak boleh ada lagi praktik penahanan atau penyalahgunaan dana desa. Semua harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati yang akrab disapa KDS saat Bimbingan Teknis Implementasi Siskeudes bersama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Gedung Moch. Toha, Selasa (30/6/2026).

Sebagai bentuk penguatan sistem, Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 328 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mewajibkan seluruh transaksi keuangan desa dilakukan secara nontunai. Kebijakan tersebut mencakup pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, hingga insentif RT/RW yang kini disalurkan langsung ke rekening penerima.

KDS menegaskan, kebijakan transfer langsung tersebut diterapkan untuk menghilangkan praktik keterlambatan penyaluran anggaran yang selama ini kerap menimbulkan persoalan di tingkat desa. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar tidak tergoda melakukan manipulasi laporan keuangan, termasuk untuk kepentingan judi online maupun penyalahgunaan lainnya.

“Kalau ada Kaur Keuangan yang mendapat tekanan untuk melakukan pelanggaran, silakan laporkan kepada camat atau DPMD. Jangan sampai ada aparatur desa yang berurusan dengan hukum akibat menyalahgunakan uang rakyat,” tegasnya.

Selain memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa, KDS menyebut tata kelola pemerintahan yang baik harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung menjadi 75,58 pada 2025 serta angka harapan hidup yang mencapai 75,70 tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus melanjutkan pembangunan SPAM, percepatan rehabilitasi RTLH, penguatan ketahanan pangan desa, hingga pemberian insentif guru ngaji sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Supardian mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih ditemui sejumlah kendala dalam implementasi Siskeudes, mulai dari keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan desa, belum sinkronnya realisasi kegiatan dengan pencatatan pada aplikasi, hingga masih terbatasnya kemampuan sebagian operator desa.

Karena itu, kata Supardian, bimbingan teknis yang diikuti 571 aparatur kecamatan dan desa tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan Siskeudes secara benar sehingga tata kelola keuangan desa menjadi semakin tertib, akurat, dan akuntabel.

Sekretaris Kecamatan Ciwidey, Tatang Mulyana mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kapasitas aparatur desa melalui implementasi Siskeudes. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan pemahaman aparatur desa sehingga potensi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum dapat diminimalkan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan hingga tingkat kecamatan agar seluruh Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa memperoleh pendampingan yang lebih intensif dalam mengoperasikan Siskeudes.

Jurnalis:Hidayat

Berita Terkait

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU
CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI
Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal
SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026
KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa
Bupati Lucky Hakim: Giant Sea Wall Sukra-Krangkeng 100 KM Mulai Dibangun 2028, Warga Indramayu Jangan Hanya Jadi Penonton
GEBYAR KARNAVAL UNJUNGAN DESA KALIANYAR KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2026 BERLANGSUNG MERIAH, AMAN DAN KONDUSIF
DKM MASJID AT-TAQWA JAM’IYYAH MUSLIMAT-FATAYAT NU DESA JALAKSANA MENGGELAR PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1448 H
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:37

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU

Jumat, 6 November 2026 - 23:07

CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI

Senin, 2 November 2026 - 11:49

Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:10

SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:14

KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa

Berita Terbaru