Ketua Pokja Wartawan KBB Soroti Penyerapan Anggaran Dinkes 2025, Tuntut Transparansi Publik

Kamis, 16 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KBB, (Transtwonews) – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempertanyakan penyerapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB tahun 2025. Sorotan tersebut mencuat seiring tuntutan keterbukaan informasi publik yang dinilai masih belum optimal.

Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan merupakan hal krusial, mengingat dana tersebut bersumber dari publik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib membuka informasi secara jelas dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Anggaran kesehatan harus terbuka. Masyarakat berhak tahu digunakan untuk apa saja, sejauh mana penyerapannya, dan apa dampaknya terhadap pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran kesehatan antara lain kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran, hingga aspek akuntabilitas yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program kesehatan, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat benar-benar terpenuhi secara optimal.

Pewarta: Deni H.M

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru