Dugaan Penyelewengan BOS, Dan PIP Belum Sampai Ke Tangan Siswa,Kepala Sekolah SMK REFERENCIA AURORA Berikan Kontak LBH

Jumat, 12 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIANJUR,(transtwonews) – Kasus di SMK REFERENCIA AURORA (NPSN 69840933) Kecamatan Takokak semakin memanas, setelah terungkap dugaan penyelewengan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak pemberian uang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang berhak, sedangkan pada tahun 2024 dari global siswa 261, sedangkan yang mendapatkan program Indonesia pintar (PIP) 267serta status penerimaan Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang masih aktif. Saat awak media mengkonfirmasi kepada Kepala Sekolah Saepudin, malah diberikan nomor telepon atas nama LBH GIMI yang diemban oleh seseorang bernama Ikin, yang menyatakan “sekolah sudah dikuasakan” – hal yang mengundang pertanyaan apakah itu menyalahi aturan.

Informasi yang diperoleh menunjukkan beberapa siswa telah dikonfirmasi tidak pernah menerima bantuan uang PIP meskipun telah memenuhi syarat. Selain itu, sekolah swasta yang beralamat di Jl. Somadiwangsa No. 1 Takokak, Desa Simpang, masih memiliki status aktif menerima BPMU, meskipun dugaan penyelewengan dana lain muncul.

Ketika awak media mencoba menghubungi Kepala Sekolah Saepudin untuk mendapatkan klarifikasi, beliau malah memberikan nomor telepon yang terdaftar atas nama LBH GIMI. Saat dihubungi, pihak yang mengaku Ikin menyatakan, “Sekolah sudah dikuasakan, silakan hubungi kami untuk segala hal terkait sekolah.” Tindakan ini mengundang tanya-tanya apakah melanggar aturan tentang kewajiban kepala sekolah untuk memberikan informasi kepada publik terkait urusan sekolah.

Menurut aturan pendidikan, kepala sekolah adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung atas manajemen sekolah dan harus dapat memberikan klarifikasi terkait urusan dana dan layanan kepada siswa. Memberikan kontak lembaga hukum sebagai ganti memberikan informasi pribadi bisa dianggap tidak sesuai dengan kewajiban tersebut, terutama jika tidak ada alasan hukum yang jelas.

Jika terbukti melakukan penyelewengan BOS, tidak penyaluran PIP, atau pelanggaran dalam manajemen BPMU, Kepala Sekolah Saepudin dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, pemindahan jabatan, hingga proses hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masyarakat dan orang tua siswa mengharapkan penyelidikan tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan instansi penegak hukum untuk mengungkap kebenaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur belum memberikan tanggapan resmi.

(Andi Sumardi)

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru