Bandung,(transtwonews) — Peringatan Hari Desa setiap tahun selalu diramaikan dengan panggung hiburan, baliho, seminar, hingga berbagai slogan pemberdayaan. Namun, menurut Kepala Desa Cibiru Wetan, Hadian Supriatna, SP, muncul satu pertanyaan yang semakin mengemuka: apakah desa hari ini telah benar-benar merdeka hingga layak merayakannya dengan euforia?
Dalam pandangannya, realitas pemerintahan desa saat ini masih menunjukkan keterbatasan ruang gerak, birokrasi yang mengekang, serta hilangnya sebagian kemerdekaan desa dalam menentukan arah pembangunan sendiri.
Desa Diatur Ketat, Bukan Diberdayakan
Hadian menilai desa yang sejatinya entitas otonom justru sering dijadikan lokus pelaksanaan program dari atas. Regulasi kian bertambah, administrasi makin menumpuk, ruang inovasi menyempit.“Desa diposisikan layaknya instansi pelaksana, bukan pemerintahan lokal yang merdeka,” ungkapnya.
Menurutnya, kemerdekaan desa bukan hanya soal dana, tetapi juga tentang kepercayaan dalam pengambilan keputusan.
Beban Kepala Desa Semakin Kompleks
Kepala desa kini harus menjadi pemimpin multifungsi: mengatur pembangunan, mengelola anggaran, mengurus administrasi, menyelesaikan konflik hingga menjadi pusat layanan masyarakat setiap saat.
Namun, ketika muncul persoalan akibat kompleksitas regulasi, kepala desa menurutnya justru paling mudah disalahkan.“Apa arti Hari Desa jika pemimpinnya sendiri belum merdeka?” ujarnya.
Kemandirian Fiskal Belum Realistis
Meski Dana Desa membantu pembangunan, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah masih tinggi. PADes terbatas, potensi ekonomi desa belum tergarap maksimal, dan prioritas sering dipatok dari atas.
Desa dinilai merdeka dalam teori, tetapi masih terikat dalam praktik.
Hari Desa Seharusnya Jadi Momentum Refleksi
Hadian menegaskan Peringatan Hari Desa bukan sekadar seremoni, melainkan momen untuk:
- mengevaluasi relasi desa–pemerintah
- mengembalikan kewenangan riil ke desa
- memperkuat perlindungan hukum bagi kepala desa dan perangkat
- menempatkan desa sebagai subjek pembangunan
“Peringatan tanpa perubahan hanyalah slogan kosong,” katanya.
Kemerdekaan Desa Masih Harus Diperjuangkan
Hadian menyebut ada tiga syarat penting agar desa benar-benar merdeka:
- Kepercayaan pada desa
- Kewenangan nyata dalam pengelolaan pemerintahan
- Perlindungan hukum bagi penyelenggara pemerintahan desa
Tanpa itu, desa dikatakannya masih jauh dari harapan kemandirian sejati.
Hari Desa Bukan Pesta, Tetapi Pengingat Perjuangan
Hadian menyimpulkan bahwa Hari Desa tetap perlu diperingati, namun bukan dengan euforia berlebihan, melainkan sebagai simbol perjuangan dan kesadaran bersama bahwa masa depan bangsa dimulai dari desa.
“Desa bukan pinggiran, desa adalah pusat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Selama kemerdekaan desa belum kembali, maka Hari Desa adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai,” tegasnya.
Di Tengah Hilangnya Kemerdesaan, Masih Perlukah Euforia Peringatan Hari Desa?
Opini – Oleh: Hadian Supriatna, SP
Editor : Hidayat


















