Indramayu, (Transtwonews) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia berencana membangun pangkalan militer di kawasan hutan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Wacana ini menjadi sorotan karena lokasi yang dipilih merupakan lahan garapan petani sekaligus masuk dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Lokasi dan Luas Lahan, Kepala Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) Indramayu, Wawan Gunawan, menjelaskan bahwa area yang diminta TNI berada di Petak 16 dan 30 RPH Cipondoh, BKPH Cikawung, KPH Indramayu, di bawah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.
“Total luas lahan yang diajukan kurang lebih 97 hektare, dan akan diperuntukkan bagi Brigif TP 34 serta Batalyon TP 889,” kata Wawan, Jumat (26/9/2025 )
Ia menambahkan, karena statusnya adalah kawasan hutan negara, izin pemanfaatan ada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Suara dari Pemerintah Kecamatan, Camat Terisi, Boy Billy Prima, menegaskan pihak kecamatan tidak menolak pembangunan pangkalan militer. Namun, ia mengingatkan pentingnya komunikasi dengan masyarakat, khususnya petani penggarap lahan.
“Kita sebagai camat di sini hanya menyambungkan suara petani kepada TNI. Walaupun tanah itu milik negara, petani sudah mengeluarkan tenaga, biaya, dan keringat demi keberlangsungan pertanian mereka,” jelasnya.
Baca Juga: Resort Dori, Pilihan Tepat untuk Liburan Keluarga dan Wisata Bahari di Papua Tengah.
Menurut Boy Billy, petani tidak mempermasalahkan soal kepemilikan, tetapi menuntut adanya pengakuan atas jerih payah yang sudah mereka lakukan. Karena itu, ia menekankan perlunya kompensasi atau ganti garap yang layak bila lahan diambil alih.
Antisipasi Konflik Sosial, Camat Terisi juga mengingatkan bahwa tanpa komunikasi yang jelas, rencana ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
“Apabila lahan diambil alih, silakan saja. Tapi setidaknya ada ganti garap. Jangan sampai terjadi miss komunikasi yang berujung konflik antar warga,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah, TNI, dan petani untuk duduk bersama secara transparan. Musyawarah dinilai penting agar rencana pembangunan tidak menimbulkan gejolak.
Harapan dan Dampak, Jika pembangunan Brigif dan Batalyon benar-benar terealisasi, keberadaannya diyakini bisa memperkuat pertahanan negara sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar, misalnya melalui pembangunan infrastruktur dan potensi lapangan kerja. Namun semua pihak sepakat, prosesnya harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak.
( Kamal )
