Bupati Bandung Di Sambut Baik Pemrov Jabar dan DPR RI Tentang Kewenangan Pengelolaan SLTA

Selasa, 22 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kab.Bandung ( transtwonews) – Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (21/4/2025).


Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam sambutannya di Sidang Paripurna Istimewa mengatakan, saat ini Kabupaten Bandung telah mencatatkan berbagai capaian pembangunan yang patut kita syukuri dan jadikan pijakan untuk bergerak lebih cepat dan tepat di masa depan.

Bupati Bandung memaparkan sejumlah capaian pembangunan fenomenal hingga akhir tahun anggaran 2024. Di antaranya, Kabupaten Bandung mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,59 poin, meningkat 0,56 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 74,03 poin.

“Peningkatan IPM tersebut dicapai melalui kontribusi indeks pendidikan 65,89 poin, indeks kesehatan 84,97 poin serta indeks pengeluaran (daya beli) 74,12 poin,” sebut bupati.
Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS lantas menyoroti pencapaian indikator indeks pendidikan, yang menurutnya masih kurang.

“Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Kabupaten Bandung tidak berbanding lurus dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Karena dalam hal pengeloaan SMA/SMK, kita masih bergantung kepada kewenangan Pemprov Jawa Barat,” ungkap Kang DS.

Ia lantas mengungkapkan di periode pertama dirnya menjabat Bupati Bandung sudah mendirikan 27 SMP baru dan menginginkan membangun 22 SMA/SLTA baru.
“Namun sampai hari ini keinginan membangun SLTA baru itu belum terlaksana. Jadi, mohon kepada Pemprov Jabar kalau memang keinginan membangun SLTA baru ini tidak diberikan, apakah bisa kewenangan pengelolaan SLTA ini kembali diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota,” ungkap Kang DS.

Dampak akibat kekurangan SLTA ini menurutnya selain indikator pendidikan di IPM berkurang, banyak pula terjadi pernikahan dini. Kang DS menunjuk contoh, di Kecamatan Pangalengan karena kurangnya sekolah SMA, akibatnya banyak anak lulusan SMP yang menikah karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SLTA.
“Daripada nantinya anak jadi masalah, ya lebih baik menikah. Data ini tercatat juga di Pengadilan Agama, banyak orangtua anak yang meminta izin untuk menikahkan anaknya di bawah usia atau di usia dini,” beber Kang DS.

Kalau memang kewenangan pengelolaan SLTA di tangan Pemprov ini menjadi kendala dalam membangun SMA baru, menurutnya lebih baik kewenangan pengelolaan itu diberikan lagi ke pemerintah kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan kewenangan pengelolaan SLTA di pemerintah provinsi berlaku di seluruh Indonesia.

“Jadi, untuk merubah kebijakan itu kewenangannya di pemerintah pusat dan DPR RI. Kalau kami di pemerintah provinsi hanya menerima apa yang menjadi keputusan di pemerintah pusat,” tukas Wagub Jabar.

Kendati demikian, imbuh wagub, pihaknya akan lebih fokus untuk membangun lagi sektor pendidikan, termasuk soal pembangunan gedung SLTA baru dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

“Tahun ini Pemprov Jabar sudah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp5,1 triliun di mana Rp2,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan Rp1,6 triliun untuk pembangunan sektor pendidikan,” sebut Erwan.

Erwan mempersilahkan kepada Kabupaten Bandung maupun daerah lainnya di Jawa Barat untuk mengajukan pembangunan SLTA batu dari hasil efisiensi anggaran Rp1,6 triliun tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan SLTA dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maka harus merubah dulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Itu harus merubah Undang-undang tentang Pemeritnah Daerah. Kami DPR RI sebagai fungsi legislasi turut bertanggungjawab. Dan apa yang disampaikan Bupati Bandung sebenarnya wacana yang cukup bagus agar pengelolaan SLTA lebih bisa tertangani,” kata pimpinan DPR RI dari Fraksi PKB ini.

Kang Haji Cucun mengakui pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri membicarakan keinginan untuk merevisi UU Pemerintah Daerah ini.**

Berita Terkait

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU
CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI
Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal
SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026
KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa
Bupati Lucky Hakim: Giant Sea Wall Sukra-Krangkeng 100 KM Mulai Dibangun 2028, Warga Indramayu Jangan Hanya Jadi Penonton
GEBYAR KARNAVAL UNJUNGAN DESA KALIANYAR KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2026 BERLANGSUNG MERIAH, AMAN DAN KONDUSIF
DKM MASJID AT-TAQWA JAM’IYYAH MUSLIMAT-FATAYAT NU DESA JALAKSANA MENGGELAR PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1448 H

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:37

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU

Jumat, 6 November 2026 - 23:07

CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI

Senin, 2 November 2026 - 11:49

Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:10

SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:14

KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa

Berita Terbaru