Jakarta – (Transtwo news) –Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada para wartawan dan aktivis LSM atas pernyataannya yang kontroversial. Pernyataan tersebut, yang menyebut wartawan dan LSM sebagai “Bodrex” dan “abal-abal”, memicu demonstrasi di depan Kementerian PDTT pada Senin, 3 Februari 2025.
Demonstrasi yang dipimpin oleh Ketua Umum ANTARTIKA, Ramses Sitorus, menuntut klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari Menteri Yandri. Mereka menilai pernyataan tersebut merendahkan peran pers dan LSM dalam mengawal demokrasi dan transparansi pemerintahan.
Meskipun Menteri PDTT telah menyampaikan permohonan maaf, para demonstran tetap mendesak klarifikasi lebih lanjut mengenai pernyataan kontroversial tersebut. Mereka menilai bahwa permintaan maaf saja tidak cukup dan menuntut Menteri Yandri untuk menjelaskan maksud dari pernyataannya.
Usai diskusi bersama Kementerian Desa PDT, para wartawan dan aktivis LSM mengusulkan pembentukan Persatuan LSM & Wartawan Nusantara. Usulan tersebut disetujui secara aklamasi dan menetapkan Ramses Sitorus sebagai Ketua Umum dan Zoel Sinaga sebagai Sekretaris.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan media serta LSM. Pernyataan kontroversial dari seorang pejabat negara dapat memicu ketegangan dan ketidakpercayaan publik. Permohonan maaf dari Menteri PDTT merupakan langkah positif untuk meredakan situasi. Namun, penting bagi Menteri Yandri untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai pernyataannya untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah, media, dan LSM.
Pembentukan Persatuan LSM & Wartawan Nusantara dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kedua pihak dalam mengawal pembangunan desa dan mewujudkan transparansi pemerintahan.
Hidayat
