Bupati Bandung: Cepat Lambatnya Pencairan Keuangan Desa Tergantung Operator

Senin, 9 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bandung,(transtwonews) —  Dadang Supriatna menyatakan cepat lambatnya pencairan keuangan desa dari Pemkab Bandung maupun APBN, bergantung kepada para operator desa.

Jika operator desa tidak disiplin dan lambat dalam menginput data, kata bupati, maka akan berakibat terhadap lambatnya pencairan keuangan desa, menghambat pembangunan desa dan memperlambat pertumbuhan ekonomi desa.

p

Untuk itu Bupati Bandung mengapresiasi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeuda) bagi Para Operator Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, di Sutan Raja Soreang, Senin (9/9/2024).

Pelatihan Siskeudes bagi para operator desa ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) operator desa agar keterampilannya dalam menginput data dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugasnya setiap hari.

“Sebab kalau desa ini terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan, maka akan berakibat pada pencairan tahap berikutnya. Jadi, kunci dari percepatan pencairan keuangan ini tergantung kepada operator desa. Harus disipilin!” tandas bupati dalam arahannya.

Bupati Dadang Supriatna mencontohkan, dari 270 desa, hingga saat ini belum mencapai separuhnya, desa yang sudah mencairkan anggaran Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa.

“Jangan sampai kita lambat membuat pelaporan, lambat menginput data ke Siskeudes, jadi berakibat terhadap lambatnya pencairan. Jangan sampai ada kesan kita malah memperhambat,” tegasnya lagi.

Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan menyampaikan Pelatihan Implementasi Siskeudes ini diikuti 270 operator desa. Narasumber yang tampil antara lain Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Ira Hayatunnisma, perwakilan dari BPKP Provinsi Jawa Barat, dan akademisi Dr Djamu Kertabudi.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar dengan jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, ujar Tata, tentu menuntut tanggung jawab yang besar pula dari aparat pemerintah desa.

“Untuk itu agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan disiplin anggaran dalam tata kelola pemerintahan desa, yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi akuntabilitas dan partisipatif, maka kami menggelar pelatihan implementasi Siskeudes ini,” jelas Tata.

Dhany

Berita Terkait

Audiensi Bersama Bupati Lucky Buntu, Demo Besok Dipastikan KOMPI Bawa 10 Ribu Massa Duduki Pendopo Tolak Revitalisasi Tambak
Kabupaten Bandung Raih Peringkat Ke-3 Nasional, KDS Sukses Tingkatkan Kinerja ASN
Kang DS Dukung Langkah PMII Kabupaten Bandung dalam Gerakan Berantas Narkoba
KDS Turun Langsung, Normalisasi Sungai Cisunggalah Dikebut Lewat Kolaborasi Pentahelix
Atas Dukungan Kang Cucun, KDS Usulkan 3 Program Prioritas Atasi Banjir Kabupaten Bandung ke Kementerian PUPR
Rangkaian HUT ke-385, Bupati KDS: Niatkan Bekerja Lillahi Ta’ala, Segera Turun ke Lokasi Banjir
KDS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini
KDS Perkuat Sinergi Tripartit, Dorong Kepatuhan Pemberian BPJS Ketenagakerjaan pada Buruh di Kabupaten Bandung

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 14:57

Audiensi Bersama Bupati Lucky Buntu, Demo Besok Dipastikan KOMPI Bawa 10 Ribu Massa Duduki Pendopo Tolak Revitalisasi Tambak

Senin, 27 April 2026 - 11:48

Kabupaten Bandung Raih Peringkat Ke-3 Nasional, KDS Sukses Tingkatkan Kinerja ASN

Minggu, 26 April 2026 - 08:19

Kang DS Dukung Langkah PMII Kabupaten Bandung dalam Gerakan Berantas Narkoba

Kamis, 23 April 2026 - 17:52

KDS Turun Langsung, Normalisasi Sungai Cisunggalah Dikebut Lewat Kolaborasi Pentahelix

Selasa, 21 April 2026 - 18:25

Atas Dukungan Kang Cucun, KDS Usulkan 3 Program Prioritas Atasi Banjir Kabupaten Bandung ke Kementerian PUPR

Berita Terbaru