Kab Bandung,(transtwonews) — Inflasi Kabupaten Bandung di Bawah Rata-rata Nasional, Langsung Diguyur Insentif Rp 9,2 M
Kabupaten Bandung Akademisi sekaligus pakar pemerintahan Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi meminta pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat khususnya di Bandung Raya harus meniru keberhasilan Kabupaten Bandung dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Menurut Djamu, Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna layak diapresiasi sekaligus dijadikan role model atau contoh keberhasilan karena angka inflasi di Kabupaten Bandung menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.
Berkat berbagai program dan langkah konkret Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna, kata Djamu, saat ini inflasi di Kabupaten Bandung hanya di angka 2,27 persen. Ini jauh di bawah inflasi rata-rata nasional sebesar 2,57 persen.
“Keberhasilan Bupati Bandung Kang DS (Dadang Supriatna) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) atas prestasinya dalam pengendalian inflasi daerah terbaik tingkat nasional ini patut diapresiasi dengan bangga. Saya kira kabupaten/kota lain harus belajar ke Kabupaten Bandung,” kata Djamu Kertabudi, Selasa (07/11/2023).
Atas prestasi luar biasa tersebut, lanjut dia, Pemkab Bandung tidak hanya menerima penghargaan, namun juga langsung diguyur insentif fiskal berupa dana insentif daerah (DID) oleh pemerintah pusat sebesar Rp 9,2 miliar.
Diakui Djamu, keberhasilan pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung ini tak lepas dari strategi jitu Bupati Bandung Dadang Supriatna yang melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi daerah.
Berbagai program dan kebijakan konkret yang dijalankan Bupati Bandung Dadang Supriatna seperti pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT), pemberian bantuan cadangan pangan daerah, hingga pelaksanaan sidak dan operasi pasar murah dinilai berhasil mengendalikan inflasi di Kabupaten Bandung.
Selain itu, program pemberian modal bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan, pemberian insentif guru ngaji, insentif RT/RW, pelaksanaan program kartu tani hingga pemberian diskon pembayaran air PDAM juga berkontribusi terhadap upaya pengendalian inflasi.
“Semoga prestasi ini memberikan pengaruh dan motivasi bagi kabupaten/kota di Jawa Barat terutama bagi daerah sekitarnya seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, dan KBB yang masih berkutat di atas inflasi nasional. Semoga ke depan mereka mampu mengikuti prestasi yang diraih Kabupaten Bandung,” tutur Djamu.
Pria yang juga mantan birokrat ini menyebut upaya pengendalian inflasi daerah sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain dapat menstabilkan harga-harga dan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak heran, sambung Djamu, pemerintah pusat pun menaruh atensi khusus dalam rangka menciptakan ekosistem dan kolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi. Salah satunya dengan dilakukannya memorandum of understanding (MoU) atau kesepahaman kerja sama antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat.
“Dengan demikian sinergitas atau keterpaduan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter diharapkan mampu mengendalikan inflasi sampai pada titik ideal,” tambah Djamu.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terutama bagi para penjabat (PJ) Gubernur dan PJ Bupati/Walikota memiliki kewajiban tersendiri agar mampu mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing
Demikian pula sebaliknya, apabila angka inflasi di daerahnya berada di bawah angka inflasi nasional, maka PJ Gubernur atau PJ Bupati/Walikota bersangkutan akan memperoleh apresiasi bahkan mendapatkan bonus insentif fiskal melalui transfer Dana Insentif daerah (DID) ke kas daerah.
“Ini sudah dibuktikan Kabupaten Bandung yang mendapat penghargaan dan sekaligus transfer DID dari pemerintah pusat sebesar Rp 9 miliar lebih karena angka inflasi Kabupaten Bandung hanya 2,27 persen dan berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,57 persen,” tutur Djamu Kertabudi.(Gugum)
