Jakarta (transtwonews) – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) siap mengikuti arahan Menteri BUMN Erick Thohir terkait fokus ke pasar pupuk non-subsidi.
“Kami siap mengikuti arahan dari pemerintah terkait fokus perusahaan untuk menggarap peluang di pasar non-subsidi,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Rahmad, Pupuk Kaltim memiliki fasilitas produksi yang sangat efisien dan berkapasitas yang besar. Jadi disamping kewajiban untuk memenuhi pupuk subsidi, Pupuk Kaltim juga siap untuk bersaing dan meningkatkan pangsa pasar pupuk non subsidi.
“Bahkan tidak hanya di pasar domestik, kita juga menargetkan peningkatan pangsa pasar di Asia Pasifik,” katanya.
Perkembangan dan kemajuan dalam pertanian di Indonesia meningkat tajam sehingga kebutuhan pupuk menjadi semakin tinggi.
“Produksi pupuk non subsidi Pupuk Kaltim, khususnya pupuk Urea Daun Buah, menguasai market share yang sangat besar di Indonesia. Sementara pupuk NPK Pelangi menjadi idola petani dalam meningkatkan produksi pangan dan hortikultura serta perkebunan,” ujarnya.
Hingga 21 September 2021, untuk distribusi pupuk nonsubsidi dalam negeri, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 800.000 ton Urea Daun Buah atau 72 persen dari target 1,1 juta ton dan 120.000 ton NPK Pelangi atau 60 persen dari target 200.000 ton di tahun 2021.
“Dengan jaringan distribusi dan penguasaan wilayah pemasaran, pupuk nonsubsidi Pupuk Kaltim yang memiliki kualitas prima dan berlabel SNI, selalu tersedia guna memenuhi kebutuhan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian di Indonesia,” kata Rahmad.
Pupuk Kaltim yang merupakan bagian dari Pupuk Indonesia Group, saat ini merupakan produsen Urea terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kapasitas produksi mencapai 3,43 juta ton per tahun. Dengan besaran kapasitas tersebut, Pupuk Kaltim menjadi salah satu dari lima besar produsen Urea terbesar di Asia Pasifik.
Pada 2020, 72 persen dari volume penjualan Urea Pupuk Kaltim menyasar pasar nonsubsidi domestik dan ekspor, dengan terlebih dahulu memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. (ant)
