KABUPATEN BANDUNG BARAT,Transtwonews – Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan menyusul berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan. Perselisihan kewenangan yang terus berulang, pengisian jabatan yang dianggap berputar pada figur yang sama, hingga sorotan terhadap alokasi anggaran daerah menjadi sejumlah hal yang memicu kritik publik.
Di tengah kondisi tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan KBB menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan bahwa berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban.
“Ketika kepercayaan publik mengalami penurunan akibat berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan, ini bukan saatnya kami ikut menyerah. Justru dalam situasi seperti inilah kami harus bersuara lebih lantang, lebih tegas, dan tetap berpegang pada prinsip kebenaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik yang disampaikan insan pers bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kritik kami bukan sekadar mencari kesalahan. Kami ingin setiap kebijakan berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, ketika kebijakan tidak tepat sasaran, rakyatlah yang pada akhirnya menanggung dampaknya,” ujarnya.
Pokja Wartawan KBB menyatakan akan terus mencermati berbagai kebijakan pemerintah daerah, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, penggunaan anggaran, hingga pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pengawasan tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang kedudukan maupun jabatan, baik terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal dari kritik dan pengawasan. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika terdapat persoalan, maka harus dijelaskan kepada publik, bukan justru dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.
“Jangan berharap kami akan berdiam diri hanya demi menjaga kenyamanan pejabat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola, ke mana uang rakyat disalurkan, dan sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
Pokja Wartawan KBB menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara kritis, independen, dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik akan menjadi perhatian, dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, serta kode etik jurnalistik.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang seharusnya diterima sebagai ruang evaluasi dan perbaikan, bukan dianggap sebagai ancaman.
“Pemimpin yang terbuka terhadap kritik akan memiliki ruang lebih luas untuk memperbaiki kekurangan. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Bandung Barat untuk kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Pokja Wartawan KBB menegaskan satu hal: pers tidak boleh kehilangan keberanian untuk bersuara ketika kepentingan publik dipertaruhkan. Sebab, diamnya pers bukanlah pilihan ketika masyarakat membutuhkan informasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Penulis : Deni HM
Editor : T2N
Sumber Berita : Ketua Pokja KBB


















