Skandal Tanah 12.700 Meter Persegi di Ciptaharja: Ahli Waris Persoalkan Warkah, Eks Kades Oding Sudrajat Diduga Alihkan Lahan hingga Terbit Sertifikat

Selasa, 8 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CIPATAT, transtwonews.com – Persoalan kepemilikan tanah seluas sekitar 12.700 meter persegi di Kampung Sukarame, RT 02/RW 02, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memasuki babak baru.

Pihak ahli waris almarhum Ahim mengaku mengalami kendala saat berupaya mengurus serta mengaktifkan kembali administrasi pajak atas bidang tanah tersebut. Pemerintah Desa Ciptaharja disebut menolak menandatangani warkah dengan alasan data Leter C telah mengalami perubahan dan tidak didukung alas hak.

Di sisi lain, ahli waris mengaku memiliki dokumen berupa Akta Hibah Nomor 2 Tahun 1967 tertanggal 30 Agustus 1967. Dokumen tersebut disebut mencatat pemberian hibah dari PT Sindang Laka melalui H. Indris kepada Ahim melalui PPAT Kecamatan Cipatat.

Menurut keterangan yang disampaikan pihak ahli waris, keberadaan akta tersebut juga pernah dikonfirmasi kepada mantan Camat Cipatat, Drs. Sulaena Paisal, M.AP. Ia disebut menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 2/1967 tersebut tercatat dalam buku register resmi kantor PPAT wilayah Kecamatan Cipatat.

Persoalan kemudian berkembang setelah pihak ahli waris melakukan penelusuran terhadap riwayat tanah.

Kuasa hukum sekaligus perwakilan ahli waris, Aceng Juandi, menduga sebagian lahan tersebut telah beralih kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris. Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan mantan Kepala Desa Ciptaharja, Oding Sudrajat, dalam proses jual beli tanah yang dipersoalkan.

Menurut Aceng, sebagian bidang tanah tersebut kini disebut telah memiliki sertifikat hak milik atas nama pihak lain. Selain itu, pada bagian lahan juga disebut terdapat bangunan atau instalasi yang berkaitan dengan korporasi, termasuk PT XL Axiata Tbk, yang menurut informasi pihak ahli waris tercatat pada 2024.

“Bagaimana mungkin desa menolak menandatangani warkah dengan alasan Leter C berubah tanpa alas hak, sementara klien kami memiliki Akta Hibah 1967 yang tercatat dalam register? Kami mempertanyakan bagaimana proses peralihan hingga kemudian muncul sertifikat atas bidang tanah tersebut,” ujar Aceng.

Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi desa, tetapi ditelusuri secara menyeluruh mulai dari riwayat tanah, perubahan data Leter C, proses jual beli, dasar penerbitan sertifikat, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan administrasi.

BPD Ciptaharja juga menjadi sorotan. Pihak ahli waris menilai lembaga tersebut perlu menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan persoalan administrasi pertanahan yang menyangkut warga dapat ditelusuri secara transparan.

Pihak ahli waris bersama kuasa hukumnya selanjutnya mendesak Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap riwayat bidang tanah tersebut.

Mereka meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan lahan 12.700 meter persegi itu diperiksa, termasuk Akta Hibah 1967, buku register, Leter C, dokumen transaksi, dokumen warkah, serta dasar penerbitan sertifikat yang kini berada di atas atau berkaitan dengan bidang tanah tersebut.

Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai dugaan penjualan tanah oleh mantan Kepala Desa Ciptaharja Oding Sudrajat serta proses penerbitan sertifikat tersebut masih merupakan klaim pihak ahli waris dan belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum.

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru