Marak Diskotek dan Karaoke Beroperasi, Sikap Diam Kasat Pol PP Indramayu Dikecam Tokoh Agama hingga Praktisi Hukum

Minggu, 20 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INDRAMAYU ,Transtwonews .com | Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu kembali menuai gelombang kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat akibat dinilai tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Sikap bungkam Kepala Satpol PP Kabupaten Indramayu saat dikonfirmasi insan pers terkait maraknya tempat hiburan malam yang diduga melanggar aturan makin memperkuat persepsi publik akan lemahnya pengawasan pangkalan hukum di daerah tersebut.

Keresahan warga kian memuncak menyusul tetap bebasnya beroperasi diskotek berkapasitas besar di wilayah pusat Kota Indramayu yang ditengarai menyajikan hiburan malam hingga larut malam. Selain itu, jamak disoroti pula keberadaan deretan tempat karaoke di kawasan Bojongsari yang disinyalir beroperasi tanpa mematuhi ketentuan perizinan dan standar jam operasional yang tertuang dalam regulasi daerah.

Meskipun laporan dan keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum di kedua titik lokasi tersebut kerap disuarakan, penindakan di lapangan terkesan berjalan lambat dan dingin. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Satpol PP Kabupaten Indramayu memilih tetap tidak memberikan keterangan resmi maupun langkah klarifikasi konkret terkait temuan-temuan tersebut.

Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari tokoh agama, Ustadz Maulana, yang menilai penegakan hukum daerah tidak boleh memandang bulu atau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ia menekankan bahwa keberadaan diskotek dan tempat karaoke yang dibiarkan melanggar aturan dapat merusak tatanan sosial serta moralitas masyarakat Indramayu.

“Penegakan Perda harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara adil tanpa pengecualian. Jangan sampai aturan hanya tegas di atas kertas, tetapi tumpul saat berhadapan dengan bisnis hiburan malam di kawasan perkotaan maupun Bojongsari; jika aparat penegak Perda ragu atau membiarkan pelanggaran, marwah pemerintah daerah tentu dipertanyakan,” tegas Ustadz Maulana.

Sorotan hukum juga datang dari praktisi hukum, Hasto Kristianto, S.H., yang menilai bahwa sikap tertutup pimpinan Satpol PP Indramayu melanggar prinsip kepemerintahan yang bersih dan transparan. Menurutnya, pejabat publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk merespon pertanyaan insan pers serta menjelaskan langkah penindakan terhadap bisnis hiburan yang berpotensi melanggar hukum.

“Satpol PP adalah institusi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan menindak pelanggaran Perda di Kabupaten Indramayu. Sikap enggan memberikan keterangan terkait penertiban diskotek dan tempat karaoke justru memicu spekulasi liar di tengah publik, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan Satpol PP Indramayu sudah sangat mendesak untuk dilakukan,” ujar Hasto Kristianto, S.H.

Senada dengan hal tersebut, tokoh masyarakat Indramayu, Tomi Susanto, mengaku geram dengan lambannya respons Satpol PP terhadap aduan warga mengenai tempat hiburan malam. Ia menilai pembiaran terhadap operasional diskotek di kota dan karaoke di Bojongsari telah mencederai rasa keadilan warga sekitar yang terganggu kenyamanannya.

“Masyarakat tidak butuh sikap diam atau retorika, melainkan tindakan nyata berupa penertiban dan penyegelan jika ditemukan pelanggaran Perda yang jelas-jelas meresahkan. Kami mendesak pimpinan Satpol PP Indramayu untuk bertindak tegas, profesional, serta berani mengambil langkah tanpa kompromi demi keamanan dan ketertiban daerah,” cetus Tomi Susanto penuh nada keprihatinan.

Rangkaian desakan dari tokoh agama, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat ini menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi total terhadap jajaran Satpol PP Kabupaten Indramayu perlu segera direalisasikan. Publik kini menanti keberanian dan tindakan nyata aparat penegak Perda untuk menertibkan seluruh tempat hiburan malam di wilayah Indramayu demi terciptanya ketertiban umum yang kondusif.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Indramayu telah dilakukan wartawan melalui komunikasi resmi. Redaksi senantiasa menjunjung tinggi asas keberimbangan dan memberikan hak ruang jawab serta hak koreksi kepada pihak Sat Pol PP Kabupaten Indramayu maupun pihak pengelola tempat hiburan terkait sesuai dengan pasal 5 Undang undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis : Kamal

Editor : T2N

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru