BOJONGSOANG,transtwonews – kamis 3 September 2026. transtwonews.com – Penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung, kini menimbulkan tanda tanya besar. Adanya kesenjangan data yang cukup signifikan serta penolakan pihak sekolah untuk memberikan rincian data penerima manfaat diduga menjadi indikasi kurangnya transparansi dalam pengelolaan bantuan yang ditujukan bagi anak didik dari keluarga kurang mampu tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari pihak sekolah melalui keterangan Ahmad Zaelani, selaku Operator Dapodik SMPN 1 Bojongsoang, terlihat adanya lonjakan serta penurunan jumlah penerima yang tidak sejalan dengan jumlah populasi siswa secara keseluruhan.
Rekam Jejak Data yang Menimbulkan Pertanyaan
Dalam penelusuran yang dilakukan awak media, tercatat rincian penerima Program Indonesia Pintar dalam beberapa tahun terakhir:
✅ Tahun 2023: Dari total populasi 894 siswa, tercatat dalam sistem Dapodik ada 550 orang yang terdaftar sebagai penerima bantuan.
✅ Tahun 2024: Jumlah siswa berkurang sedikit menjadi 885 orang. Secara tertulis terverifikasi 554 penerima. Namun, fakta di lapangan berbeda: menurut pengakuan operator sekolah, jumlah penerima jalur reguler justru kurang dari 200 orang. Sebagian besar penerima manfaat pada tahun tersebut disebutkan bukan berasal dari alokasi pusat, melainkan bersumber dari Aspirasi Anggota Dewan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana mekanisme pencatatan dan pemisahan data antara dana pusat dengan sumber lain?
✅ Tahun 2025: Dari 895 siswa, yang tercatat menerima PIP sebanyak 442 orang.
✅ Tahun 2026: Kejanggalan terasa makin terasa. Meskipun jumlah siswa secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penerima PIP anjlok tajam, hanya sekitar 200 siswa.
Data Ditutupi dengan Alasan Privasi
Ketika jurnalis transtwonews.com berusaha melakukan pengecekan kebenaran penyaluran secara menyeluruh dengan meminta rincian data berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima guna memastikan dana diterima sesuai sasaran, muncul penolakan tegas dari pimpinan sekolah.
Menurut laporan yang disampaikan Ahmad Zaelani kepada wartawan, Kepala Sekolah Siti Sa’adah menolak memberikan data pendukung tersebut dengan alasan perlindungan privasi siswa. Padahal, bagi kepentingan verifikasi publik dan akuntabilitas penggunaan dana negara, keterbukaan data yang tidak melanggar batas kerahasiaan berleb justru sangat diperlukan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Proses Konfirmasi Belum Selesai
Hingga berita ini diturunkan, pihak awak media belum dapat berdialog langsung dan mendapatkan klarifikasi mendalam dari Kepala Sekolah SMPN 1 Bojongsoang, Ibu Siti Sa’adah terkait alasan penurunan drastis penerima dan perbedaan data pencatatan tersebut.
Kesimpulan Sementara
Temuan ini menyisakan banyak tanda tanya tentang prinsip keadilan, keterbukaan, serta akuntabilitas yang harus dipegang teguh oleh satuan pendidikan selaku pengelola dana pendidikan. Apakah kriteria penerima disusun secara objektif sesuai aturan pusat? Bagaimana pembagian porsi antara PIP reguler dan sumber lain? Dan mengapa data rinci tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?
Bersambung…
Redaksi akan terus menelusuri kasus ini dan berupaya menjadwalkan pertemuan langsung dengan pihak pimpinan sekolah guna mendapatkan penjelasan resmi. Edisi selanjutnya akan memuat perkembangan terbaru hasil upaya pertemuan serta kemungkinan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan terkait.
Penulis : Andi Sumardi
Editor : T2 N


















