Indramayu ( Transtwonews ) – Koordinator Umum (Kordum) Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Hatta memastikan pihaknya Senin besok (6/4/2026) akan hadir memenuhi undangan resmi Ketua/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Raker yang dibungkus dengan perihal Audensi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ini dipastikan akan dihadiri perwakilan dari KOMPI berjumlah 30 orang.
“Kami sudah rapat, dari KOMPI hanya diwakili 30 orang yang hadir, terdiri dari pengurus dan Kordinator Desa (Kordes),” kata Kordum Hatta kepada Awak media Minggu (5/6/2026).
Menurutnya, dibatasinya perwakilan yang hadir ini demi kondusifitas daerah dan komitmen KOMPI yang cinta damai, aman dan berbudaya tertib.
“Kami tegas, yang hadir dan sudah direkomondasi hanya 30 orang. Adapun jika dilapangan yang hadir lebih banyak, saya tidak tahu, itu bagian dari solidaritas. Kami berharap petugas baik pengamanan dalam dan luar sebaiknya fleksibel. Kita pasrahkan kepada pihak yang mengundang dalam hal ini DPRD dan tim keamanan. Yang jelas dari kita (KOMPI) diwakilkan 30 orang,” tegas Hatta.
Dijelaskan Hatta, terkait penggalangan dana dari KOMPI, hingga kini sudah melebihi target 100 juta hasil yang di dapat dari gerakan tersebut.
“Kami masih terus mengumpulkan, yang jelas jumlahnya sudah melebihi target yang diminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim Rp100 juta untuk mengganti fasilitas umum Alun-alun Indramayu yang dilaporkan rusak,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, memanasnya polemik antara Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu membuat anggota legeslatif langsung turun tangan, dan memanggil sejumlah pihak dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Indramayu.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu telah memanggil, dan mengirimkan surat audiensi kepada KOMPI, Diskanla dan pihak terkait lainnya.
Bocoran surat audensi dari pimpinan dewan menyebar di group WhatsApp wartawan, sejak Sabtu (4/4/2026) sore menyebutkan, Raker ini terkait Program Strategis Nasional (PSN) Revitalasisasi Tambak Pantura, yang kasusnya sedang viral dalam sepekan ini.
Dalam surat bernomor 100.1.4.4/492.a/Fasgarwas itu disebutkan pimpinan DPRD akan memanggil Ketua Komisi II beserta anggota, Kepala Diskanla Jawa Barat, Kepala Kantor Perhutani KPH Indramayu dan jajaran pengurus KOMPI pada Senin besok (6/4/2026) jam 13.00 WIB di ruang sidang utama DPRD Indramayu.
Selain itu, dalam surat perihal audensi Komisi II DPRD yang ditandatangani Ketua DPRD, Dra. Hj. Nurhayati, MPd.I., ini memanggil Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu dan Kepala Diskanla Kabupaten Indramayu untuk datang mewakili pihak Pemkab Indramayu.
Audiensi yang kabarnya akan dipimpin langsung Pimpinan DPRD dan Komisi II membahas tindak lanjut Revitalasasi, termasuk yang sekarang sedang viral terkait tuntutan ganti rugi Fasilitas Umum (Fasum) Alun-alun pendopo yang rusak akibat demo KOMPI kemarin.
Raker ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti kelanjutan PSN apakah di stop atau dilanjutkan demi kepentingan rakyat Kota Mangga.
Sebagaimana tercantum dalam surat undangan resmi, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu sebelumnya telah menerima surat dari KOMPI nomor 05/03/KOMPI/2026 perihal audensi terkait PSN Revitalisasi Tambak Pantura tertanggal 4 Maret 2026
Kehadiran Kepala Diskanla Jabar dan pihak terkait diharapkan dapat menjadi solusi konkret dan mengakhiri masalah sosial yang jadi polemik masyarakat pesisir dan petani tambak dalam sepekan ini dan menghasilkan keputusan terbaik bagi rakyat Kota Mangga.
( Kamal )
