Indramayu,( Transtwonews) – Pergantian perangkat desa secara besar-besaran di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan. Tokoh masyarakat (Tomas) setempat, L. Warnudi, menilai kebijakan tersebut terkesan ugal-ugalan dan berpotensi melanggar aturan.
Warnudi menyebut, pergantian pamong desa diduga bermuatan politis dan tidak mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Ia meminta kuwu yang baru dilantik tidak serta-merta memberhentikan perangkat desa tanpa dasar yang jelas.
“Pergantian harus sesuai mekanisme. Jangan sampai melenceng dari regulasi dan terkesan seperti bedol pamong,” tegas Warnudi.
Ia mengingatkan, perangkat desa yang selama ini bekerja dan menjaga netralitas seharusnya tetap dipertahankan. Menurutnya, langkah pergantian massal justru berpotensi memunculkan praktik kolusi dan nepotisme, serta mengabaikan profesionalisme.
Berdasarkan catatannya, sedikitnya dua desa di Kecamatan Cantigi melakukan pergantian perangkat desa, yakni Desa Lamarantarung dan Desa Panyingkiran Lor. Di dua desa tersebut, sekitar 10 perangkat desa diganti.
Di Desa Panyingkiran Lor, perangkat yang diganti antara lain Ulis Yoga (Juru Tulis), Kurhaedi (Lurah), Kaswinto (TU), Mukodi (Lebe), dan Casiman Bagreg (Kliwon). Sementara di Desa Lamarantarung, yang diberhentikan di antaranya Ulis Sanudin, Waryono (Lurah), Junedi (Lebe), Castono (Kliwon), dan Sunaryo (TU).
“Kami melihat hampir semua pamong lama diganti. Ini berisiko menimbulkan persoalan hukum jika tidak sesuai aturan,” ujar Warnudi, yang juga mantan Lurah (Kaur Umum) Panyingkiran Lor.
Ia menambahkan, pergantian perangkat dengan figur baru yang belum memahami tata kelola pemerintahan desa dapat menghambat jalannya pembangunan. Terlebih jika perangkat baru berasal dari tim sukses atau kerabat kuwu terpilih.
“Saya minta kuwu tidak memberhentikan perangkat yang netral dan berkompeten. Jika memang harus diganti, pilih yang profesional, bukan karena faktor kedekatan,” ujarnya.
Praktisi hukum Dr. Maulana Martono S.H., M.H
Senada, praktisi hukum Dr. Maulana Martono S.H., M.H., mengingatkan agar kuwu terpilih memprioritaskan konsolidasi dan musyawarah menjelang tahun anggaran berjalan, bukan langsung melakukan pergantian perangkat.
Menurut Maulana, kuwu memang memiliki kewenangan mengganti perangkat desa. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
Ia menjelaskan, pemberhentian perangkat desa hanya dapat dilakukan karena alasan objektif, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau terbukti melanggar ketentuan, termasuk batas usia.
“Pergantian tidak bisa semata-mata karena faktor tim sukses. Harus melalui musyawarah dan, bila perlu, melibatkan camat,” ujarnya.
Maulana mengingatkan, pergantian tanpa prosedur yang benar dapat berdampak pada kinerja pemerintahan desa, termasuk terhambatnya pencairan dan pengelolaan Dana Desa karena perangkat baru membutuhkan waktu penyesuaian.
Ia berharap kuwu mengedepankan profesionalisme dan tidak terbawa euforia politik pascapemilihan. “Kewenangan ada, tetapi tetap harus taat aturan. Jika dilanggar, risikonya bisa berujung pada gugatan hukum,” tandasnya.
( Kamal )


















