Diduga LPJ Fiktif Dana Desa, Kades Pasirdalem Cianjur Disorot Publik,Transparansi Dipertanyakan, Kades Pasirdalem Diduga Manipulasi LPJ Dana Desa

Minggu, 4 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cianjur, Jawa Barat(transtwonews) – Kepala Desa (Kades) Pasirdalem, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Maksad Aris, menjadi sorotan publik menyusul dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun 2024. Dugaan tersebut mencakup penyelewengan pembangunan jalan desa, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) yang diduga tidak sesuai fakta, serta minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan perangkat desa.Rabu, (31 Desember 2025).

Berdasarkan LPJ Desa Pasirdalem Tahun 2024, pembangunan jalan di Kampung Sadap dan Kampung Tanjungsari tercatat dibiayai dari Dana Desa. Namun, hasil konfirmasi langsung dengan warga setempat mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut justru merupakan hasil swadaya dan sumbangsih masyarakat, bukan bersumber dari anggaran desa.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kades Pasirdalem Maksad Aris membantah klaim tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh pekerjaan pembangunan jalan desa dilaksanakan menggunakan Dana Desa dan telah dikelola sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Semua pekerjaan pembangunan jalan desa menggunakan anggaran Dana Desa dan dikelola sesuai prosedur,” tulisnya kepada awak media.

Keluhan juga datang dari masyarakat terkait minimnya transparansi anggaran. Warga mengaku tidak mengetahui besaran dana yang dialokasikan untuk setiap proyek pembangunan desa karena papan informasi proyek jarang bahkan tidak dipasang.

“Kami tidak tahu berapa besar dana pembangunan yang digunakan. Tidak ada informasi resmi dari pihak desa,” ujar salah seorang warga Kampung Sadap yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya masyarakat, salah satu staf desa pun mengaku tidak mengetahui adanya alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan (Ketapang), yang menunjukkan lemahnya komunikasi internal dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, muncul dugaan bahwa sejumlah proyek pembangunan jalan desa tidak dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana mestinya, melainkan diborongkan kepada pihak ketiga dengan nilai anggaran yang jauh lebih kecil dari yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Salah seorang staf desa mengungkapkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 Tahap II, pembangunan jalan rabat beton di Kampung Tipar dengan panjang 120 meter dan lebar 2 meter tercantum dalam RAB sebesar Rp100 juta, namun dalam praktiknya pekerjaan tersebut ditawarkan kepada pihak ketiga hanya sebesar Rp40 juta.

Padahal, pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan langsung oleh TPK desa, bukan melalui sistem borongan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas pembangunan serta membuka celah terjadinya penyelewengan anggaran.

Menanggapi persoalan tersebut, TransTwoNews.com mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.

Dugaan penyelewengan Dana Desa dan LPJ fiktif ini dinilai perlu diusut secara transparan demi menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran dan keadilan bagi masyarakat Desa Pasirdalem.

Kasus ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik terkait pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, Inspektorat Daerah (ITDA) telah menangani puluhan kasus dugaan penyelewengan anggaran ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kadupandak.

Redaksi TransTwoNews akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini.

Jurnalis: Andi Sumardi

Editor:Redaksi TransTwoNews

Berita Terkait

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar
Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap
Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah
Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !
Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung
SAH ! H TAUFIK HIDAYAT SH SECARA AKLAMASI PIMPIN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU PERIODE 2026-2031
SETELAH VIRAL KDM, GUBERNUR JAWA BARAT MERESPON TERKAIT DEMO WARGA BLOK TRUALI DESA KEDOKANBUNDER WETAN TERKAIT PEMBANGUNAN JEMBATAN KALIKAPUR
Warga Resah Bertahun-Tahun! Pemilik Kafe Warung Pinggir Diduga Sengaja Ganggu Warga Sekitarnya Dengan Musik Keras Brang-Breng Siang dan Malam
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:00

Terkait Temuan BPK Belanja Barang di 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB dan FPWI Dorong Ditangani Kejati Jabar

Selasa, 17 November 2026 - 10:10

Aliansi Pemuda Indramayu Demo di Pendopo, Doakan Pejabat yang Terlibat Ijon Proyek Segera Ditangkap

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15

Setelah 40 Tahun Digunakan, Lapang Nyomplong Cipatat Dikembalikan kepada 8 Pemilik Tanah

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51

Wartawan Dilarang Meliput Pelantikan Pj Sekda Indramayu, FPWI Kecam Keras !

Rabu, 11 November 2026 - 15:45

Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Asep Yusuf Salim Serap Aspirasi Warga Dapil 7 Kabupaten Bandung

Berita Terbaru