Jawa Barat,( Transtwonews ) – Ketua Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI) DPD Provinsi Jawa Barat, Rudy Ugt, menyuarakan kritik tajam dan serangkaan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam pernyataannya, Ugt menekankan bahwa DPR seharusnya bekerja dengan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan malah memprioritaskan kepentingan partai politik.
Tuntutan Kinerja dan Integritas Menurut Ugt, kinerja anggota DPR harus serius dan sungguh-sungguh ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. “Kami minta DPR serius dalam pelaksanaan kinerjanya, benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran politik yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi yang telah dijanjikan sebelum pemilu.
“Jangan sampai kekuasaan menjadi objek kebijakan, di mana kebijakan dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk melayani masyarakat,” tambahnya.
Dorongan untuk Regenerasi Muda
Rudy Ugt juga mendesak DPR untuk berperan aktif dalam mendorong regenerasi muda sebagai ujung tombak kemajuan bangsa. “Jangan ada lagi diskriminasi politik terhadap pemuda.
Pemerintah harus memfasilitasi regenerasi muda sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
Menurut Ugt, pengawasan terhadap pemuda harus ditingkatkan hingga ke pelosok pedesaan untuk mencegah pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. “Pembinaan dari berbagai aspek etika dan regulasi sangat penting agar regenerasi lebih terarah, sesuai dengan program organisasi kepemudaan yang diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub) di masing-masing wilayah,” katanya.
Sorotan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pengawasan Anggaran
Dalam kritik terakhirnya, Ugt menyoroti kinerja pemerintah yang membidangi program kepemudaan di tingkat kecamatan. “Anggaran program bidang kepemudaan hanya seperti nama di atas kertas. Faktanya di lapangan, kinerjanya kurang jelas. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari DPR,” pungkasnya.
Oleh karena itu, OKP BK-RI Jabar meminta DPR untuk meningkatkan pengawasan terhadap program prasarana dan sarana kepemudaan agar tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Menurutnya, tanpa dukungan dan fasilitas yang memadai dari negara, sulit bagi pemuda untuk menjadi agen perubahan yang memajukan Indonesia.
Hidayat
