Indramayu,(Transtwonews) – Bank Indonesia memberikan apresiasi terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Indramayu yang terus memberikan kontribusi bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat. Selain itu Pemkab Indramayu juga terus menekan laju inflasi dan memaksimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Cirebon Kiptiah Riyanti saat berlangsung High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Ciayumajakuning, di Linggarjati Kuningan, Rabu (18/6/2025).
Kiptiah menjelaskan, perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat ditopang oleh daerah-daerah yang ada di wilayah Ciayumajakuning sebesar 10 persen yang dipengaruhi oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, kontruksi, serta transportasi dan pergudangan. Sementara dari sisi penggunaan, kontributor terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi, net ekspor, dan konsumsi pemerintah.
Berdasarkan data, kontribusi daerah di Ciayumajakuning bagi PDRB Jawa Barat yakni Kabupaten Indramayu (3,72), Kabupaten Cirebon (2,37), Kabupaten Majalengka (1,63), Kabupaten Kuningan (1,25), dan Kota Cirebon (1,08).
“Perkembangan ekonomi daerah-daerah di Jawa Barat sangat memengaruhi PDRB Jawa Barat. Ciayumajakuning berkontribusi 10 persen. Dan daerah Ciayumajakuning terus melakukan upaya dan langkah strategis untuk menekan laju inflasi maupun elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata Kiptiah.
Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Wakil Bupati Syaefudin menjelaskan, berkolaborasi dengan melibatkan semua pihak merupakan salah satu kunci untuk membangkitkan perekonomian di Kabupaten Indramayu. Pembangunan kawasan industri dan juga pengembangan UMKM, serta memaksimalkan berbagai potensi unggulan terus menjadi perhatian serius agar Kabupaten Indramayu terus berkembang.
Menurut Syaefudin, upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Indramayu pihaknya telah melakukan berbagai gerakan yakni kebijakan keterjangkauan harga diantaranya dengan melakukan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan operasi pasar bersubsidi.
Kemudian kebijakan ketersediaan pasokan yakni dengan sidak pasar dan monitoring minyak kita, gerakan menanam padi, tanam jagung serentak, dan bantuan pupuk untuk petani bawang merah.
Kebijakan lainnya yaitu kelancaran distribusi yakni dengan melakukan pembangunan akses jalan untuk mempermudah distribusi pangan maupun ternak, rencana kerja sama antara daerah (KAD) dengan Kabupaten Karawang dan Jakarta.
“Kebijakan lainnya yakni komunikasi efektif bersama TPID, dan lainnya,” tegas Wabup Syaefudin.
Sedangkan untuk memaksimalkan ETPD, pihaknya telah melakukan pengalihan dari pembayaran manual ke digital untuk pajak daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
( Kamal)
