MK Diminta Tetapkan Dadang Supriatna Sebagai Bupati Terpilih, Gugatan Sahrul Gunawan Lemah dan Tidak Terbukti, Ini Alasannya

Jumat, 17 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA,(transtwonews) – Tim hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 2, Dadang Supriatna-Ali Syakieb dan KPU Kabupaten Bandung meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan paslon nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan.

Pasalnya, dalil dan bukti-bukti yang disodorkan tim hukum Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan dinilai lemah dan tidak memenuhi unsur terhadap tiga materi gugatan yang diajukan.

Kuasa hukum Dadang Supriatna-Ali Syakieb, Donal Fariz menyebut tiga dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2, penggunaan logo dan yang berkaitan dengan politik uang yang disampaikan tim Sahrul-Gungun Gunawan tidak memiliki bukti kuat.

“Kami memohon yang mulia Mahkamah Konstitusi agar, kesatu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kedua menyatakan sah serta tetp berlaku keputusan KPU Kabupaten Bandung nomor 2471 tahun 2024 tentang penetapan bupati dan wakil bupati bandung,” ujar Donal Fariz dalam sidang pembacaan eksepsi, Jum’at (17/1/2025).

“Dan ketiga, kami memohon majelis hakim untuk menetapkan paslon nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih,” tambahnya.

Selain itu dalam eksepsi, tim hukum paslon Dadang Supriatna-Ali Syakieb juga meminta majelis hakim MK untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait yakni paslon Dadang Supriatna-Ali Syakieb dan kedua meminta permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Donal Fariz menyatakan terkait dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 bahwa pada dalil yang telah disampaikan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak ditemukan pelanggaran administratif dan tidak memenuhi syarat formil.

“Pemohon juga melakukan upaya hukum lanjutan yaitu gugatan ke PTUN Jakarta dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima,” tegas Donal.

Selain itu, berkaitan dengan logo yang dipermasalahkan bahwa logo yang digunakan oleh Dadang Supriatna bukan bagian dari program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana larangan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Laporan terkait dalil ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan disebutkan melalui Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yakni penghentian proses penanganan perkara karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan.

“Yang kami tekankan bahwa pemohon dalam permohonan tidak dapat membuktikan logo tersebut mempengaruhi terhadap pilihan masyarakat terhadap pihak terkait,” ungkap Donal.

Terkait tudingan politik uang, kata dia, bahwa sebelumnya hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung. Namun statusnya laporan dihentikan karena tidak terdapat bukti adanya pelanggaran pemilihan sehingga perkara dihentikan.

Hal senada juga disampaikan tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung. KPU menegaskan pihaknya tidak pernah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb.

Kuasa hukum KPU Kabupaten Bandung, La Radi Eno menyatakan KPU tidak menerima rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu. Menurutnya, KPU hanya memperoleh undangan untuk menghadiri persidangan di PT TUN Jakarta atas permohonan Pemohon.

Hasil persidangannya, NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena syarat formil tidak terpenuhi, yakni tidak memenuhi legal standing dan ketiadaan salinan putusan Bawaslu.

“Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bandung tidak dapat mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 sebagai peserta Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024 sebagaimana permintaan paslon nomor urut 1, Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan,” ujar kuasa hukum KPU Kabupaten Bandung, La Radi Eno menjawab pertanyaan hakim Ketua MK Suhartoyo.

f

La Radi Eno menambahkan pihak termohon (KPU Kabupaten Bandung) juga menyampaikan tiga permohonan kepada majelis hakim MK. Pertama, meminta majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

“Kedua, meminta majelis hakim menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Ketiga, menetapkan paslon nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb sebagai paslon terpilih,” ungkap La Radi Eno.

Dalam keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai pemberi keterangan juga menyatakan bahwa bahwa tiga perkara yang didalilkan pemohon seluruhnya telah diperiksa dan ditangani Bawaslu. Namun berdasarkan hasil penanganan Bawaslu dalil pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi unsur sehingga laporan dihentikan oleh Bawaslu.

Hidayat

Berita Terkait

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU
CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI
Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal
SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026
KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa
Bupati Lucky Hakim: Giant Sea Wall Sukra-Krangkeng 100 KM Mulai Dibangun 2028, Warga Indramayu Jangan Hanya Jadi Penonton
GEBYAR KARNAVAL UNJUNGAN DESA KALIANYAR KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2026 BERLANGSUNG MERIAH, AMAN DAN KONDUSIF
DKM MASJID AT-TAQWA JAM’IYYAH MUSLIMAT-FATAYAT NU DESA JALAKSANA MENGGELAR PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1448 H

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:37

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU

Jumat, 6 November 2026 - 23:07

CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI

Senin, 2 November 2026 - 11:49

Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:10

SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:14

KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa

Berita Terbaru