Bawaslu Kabupaten Bandung Gelar Rakor Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung

Rabu, 5 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAB BANDUNG,(transtwonews) – Bawaslu Kabupaten Bandung Gelar Rapat Koordinasi Dalam rangka mengoptimalkan penyusunan rekapitulasi data penanganan pelanggaran seluruh tahapan pada Pemilu tahun 2024, dilaksanakan di Sutan Raja Hotel Convention & Centre, Soreang Rabu (05/06/2024)

Rapat dihadiri, Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Koordinator Divisi dan Staf Penanganan Pelanggaran, Panwascam, Mahasiswa, KPK Jabar, Pemantau Pemilu, Dan Tokoh Masyarakat.

Deni Jaelani selaku Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa bahwa pentingnya mengelola data penanganan pelanggaran guna meminimalisir kendala dalam proses penanganan pelanggaran.

p

Ditegaskan Deni, bahwa peraturan-peraturan yang kita baca dan pahami menjadi pedoman dalam penanganan pelanggaran saat ini dan tugas kita selanjutnya adalah memperkuat data kita yang dapat teraplikasikan dengan baik dalam manajemen pengelolaan data kita yakni di Bawaslu Kabupaten Bandung untuk persiapan Pilkada nanti.

Perlu disampaikan, pertama ini menjadikan barometer khususnya untuk masyarakat kedua bagi panwascam sendiri ,kita masuk tahapan artinya jangan sampai masyarakat tidak tahu memberikan laporan ke kita , oleh kita tidak ditindaklanjuti padahal kita sudah memberikan surat perbaikan.
Harapan kedepan, masyarakat yang melaporkan ke kami,tidak melemparkan begitu saja itu formatnya sudah ada, jadi jangan beranggapan tidak ditanggapi padahal itu informasi awal ,akan tetapi informasi awalpun terkendala misal siapa yang menemukannya.

“Pada saat ini, kita telah memasuki dalam PHPU yang dimana semua data disiapkan, dirapikan dan diminta untuk dibawa ke MK dan data yang telah difinalisasi ini sudah lengkap dan tersusun dengan rapi sesuai permintaan” Ujarnya

Deni Jaelani menuturkan bahwa terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum kadangkala sulit dihindarkan. Selain adanya kesempatan, pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun akibat kelalaian.

“Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak, dan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu,” tutur Deni Jaelani

Dilihat dari jenis pelanggarannya, Deni mengatakan terdapat potensi pelanggaran administratif, Tindak pidana pemilu, dan kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Panwaslu Kecamatan harus menindaklanjuti adanya pelanggaran administratif pemilu dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang untuk diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terbuka”katanya

“Bawaslu Kabupaten Bandung wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Jika Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau peserta pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten maka Bawaslu Kabupaten berhak mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya.

Lanjut Deni ada beberapa langkah pencegahan dan penanganan temuan pelanggaran administratif dengan cara melakukan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum baik sebelum maupun pada saat berlangsung tahapan terkait dengan himbauan adanya potensi pelanggaran, dan koordinasi atas akses yang diberikan Komisi Pemilihan Umum kepada Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan, karena koordinasi pelapor dan majelis hanya boleh dilakukan sebelum sidang.

“Yang terpenting adalah tugas pengawasan sudah dilakukan secara maksimal, secara cermat dan teliti melaporkan peristiwa yang terjadi, dimana terjadinya, bagaimana terjadinya, serta siapa yang terlibat dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan menggunakan formulir model A,” lanjut Deni.

Apabila upaya pencegahan melalui saran perbaikan tidak dilaksanakan dan dijadikan temuan, maka Panwaslu Kecamatan wajib menyiapkan bukti dugaan pelanggaran yang lengkap dan valid untuk diungkapkan dalam persidangan sebagai fakta persidanga.

Dhany

Berita Terkait

Car Free Day Tagog Bawa Rezeki bagi UMKM, Kupat Tahu hingga Sayuran Laris Manis
ANNIVERSARY SMAN 1 KEDOKANBUNDER PENUH HARU DITANDAI PELEPASAN ONENG MUTOHHAROH S.Pd, JADI KEPALA SMAN 1 GABUSWETAN INDRAMAYU.
Aksi Heroik Babinsa dan Warga Tanjungsari Gagalkan Curanmor RX King, Pelaku Kocar-kacir Tinggalkan Barang Bukti
PEMDES LIMBANGAN LESTARIKAN BUDAYA MERAWAT ADAT, GELAR SEDEKAH BUMI DENGAN PAGELARAN WAYANG KULIT PURWA DARI GEGESIK CIREBON.
KEJATI JAWA BARAT RESMI MENAHAN ATAS DUGAAN KASUS KORUPSI YANG MENJERAT MANTAN KETUA DPRD INDRAMAYU DAN PLT SEKWAN DENGAN KERUGIAN NEGARA RP 18,7 MILIAR
KUWU MUHAMMAD WASKIM, MELEPAS KARNAVAL BUDAYA UNJUNGAN NYI MAS RATU AYU KAWUNGANTEN SEKALIGUS PERAYAAN HUT DESA KEDOKANBUNDER KE 547
SPEKTAKULER ! 499 PASANGAN PENGANTIN IKUTI NIKAH MASAL PADA HARI JADI INDRAMAYU KE-499 YANG DI GELAR DI PENDOPO INDRAMAYU, BUPATI LUCKY HAKIM JADI SAKSI PERNIKAHAN
Kiai Abdul Hanan, Perwakilan DPW HIPPAPN Banten, Ikuti Kontes Ayam Pelung Nusantara di Pemandian Cimenteng Indah

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 21:31

Car Free Day Tagog Bawa Rezeki bagi UMKM, Kupat Tahu hingga Sayuran Laris Manis

Selasa, 10 November 2026 - 13:06

ANNIVERSARY SMAN 1 KEDOKANBUNDER PENUH HARU DITANDAI PELEPASAN ONENG MUTOHHAROH S.Pd, JADI KEPALA SMAN 1 GABUSWETAN INDRAMAYU.

Rabu, 4 November 2026 - 15:54

Aksi Heroik Babinsa dan Warga Tanjungsari Gagalkan Curanmor RX King, Pelaku Kocar-kacir Tinggalkan Barang Bukti

Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:55

PEMDES LIMBANGAN LESTARIKAN BUDAYA MERAWAT ADAT, GELAR SEDEKAH BUMI DENGAN PAGELARAN WAYANG KULIT PURWA DARI GEGESIK CIREBON.

Kamis, 22 Oktober 2026 - 09:20

KEJATI JAWA BARAT RESMI MENAHAN ATAS DUGAAN KASUS KORUPSI YANG MENJERAT MANTAN KETUA DPRD INDRAMAYU DAN PLT SEKWAN DENGAN KERUGIAN NEGARA RP 18,7 MILIAR

Berita Terbaru