Panwaslu Kecamatan Cimaung Melakukan Press Realeas tentang tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Rabu, 20 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cimaung,(transtwonews) – Pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, maka dari itu kembali Panwaslu Kecamatan Cimaung adakan Press Release Rapat Koordinasi terkait kegiatan tahapan kampanye, bertempat di Sekretariat Panwascam Jln. Raya Pangalengan Km 25, Kp. Sukadana Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, mulai pukul 10:00 s/d selesai, Selasa 19 Desember 2023.

Hadir pada acara tersebut tentu saja Panwascam Cimaung sekaku yang punya hajatan yang diketuai oleh Feridky Ekawandi beserta jajaran stafnya antara lain Harlan Mustofa, Fithriyani Noer Puspasari, SH, Kanit Satpol PP Deni Nuriman, .AV,N.Si, hadir pula perwakilan dari Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yaitu Iwan Warsa dan Tatang Suryana, sementara para awak media yang turut serta meliput diantaranya Iwan Hermawan, Yudi Wahyudi, Yudi K Adjie, Deni Suherman, Ken Nuril dan Rendi.

Panwaslu Kec. Cimaung dalam rapat koordinasi kali ini mengusung tema, yaitu Strategi Pengawasan dan Pencegahan pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024.

Ketua Panwascam Cimaung, Feridky pada gelar rapat koordinasi menyampaikan himbauannya.
“Kami beserta jajaran PKD tidak henti hentinya menghimbau kepada semua jajaran pemerintahan kecamatan dan desa terkait hal hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye” ujar Feridky

Untuk hal itu, Panwascam Cimaung melakukan persiapan untuk meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait, baik itu Stakeholder, para kepala desa, para PAC Parpol se-Kecamatan Cimaung maupun dengan rekan kerja sesama penyelenggara yaitu PPK Kec. Cimaung termasuk dengan para awak media internal.

“Untuk sampai saat ini kami belum menemukan pelanggaran pelanggaran administratif, etik maupun pidana karena kami selalu melakukan himbauan dan pencegahan” jelasnya.

“Alhamdulillah, kami Panwascam Cimaung diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten untuk menyelesaikan jika ada sengketa antar peserta, jadi hal hal tersebut bisa diselesaikan di bawah dengan cara mediasi” paparnya.

Kembali ke topik pembahasan yang bisa dirangkum awak media mengenai peserta Pemilu 2024 tidak boleh gunakan anggaran maupun fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye yaitu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf h jo pasal 521 bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, antara lain tempat ibadah dan tempat penyelenggaraan pendidikan.

Dan apabila hal tersebut kedapatan dilanggar, maka sanksinya adalah ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)

Karena itu pemetaan potensi-potensi berbagai pelanggaran di setiap tahapan Pemilu 2024 menjadi wajib hukumnya dalam perspektif pencegahan.

Setidaknya terdapat dua hal penting dalam pencermatan terhadap tindak pencegahan, yaitu;

1. Pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus di-antisipasi.

2. Potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara masa lalu sebagai referensi
Lebih lanjut Feridky menyampaikan bahwa peserta pemilu secara konkrit antara lain, Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Feridky memaparkan jika ada pelanggan Pemilu 2024,Mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan bila terjadi pelanggaran, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu harus melakukan investigasi terlebih dahulu penanganan pelanggaran tersebut sudah diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang *PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM*” jelasnya

“Adapun untuk laporan dan temuan dugaan pelanggaran harus memenuhi hal berikut :
Pasal 15 ayat 3, Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. nama dan alamat Pelapor;
b. pihak Terlapor; dan
c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari”tutupnya (Ggw)

Berita Terkait

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU
CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI
Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal
SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026
KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa
Bupati Lucky Hakim: Giant Sea Wall Sukra-Krangkeng 100 KM Mulai Dibangun 2028, Warga Indramayu Jangan Hanya Jadi Penonton
GEBYAR KARNAVAL UNJUNGAN DESA KALIANYAR KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2026 BERLANGSUNG MERIAH, AMAN DAN KONDUSIF
DKM MASJID AT-TAQWA JAM’IYYAH MUSLIMAT-FATAYAT NU DESA JALAKSANA MENGGELAR PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1448 H

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:37

ROSHADIAN PURNAMA SH CAMAT KEDOKANBUNDER PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE 62 DI HALAMAN PUSKESMAS KEDOKANBUNDER – INDRAMAYU

Jumat, 6 November 2026 - 23:07

CAMAT KRANGKENG SAMPAIKAN BELASUNGKAWA ATAS WAFATNYA HJ. KOMARIYAH, AJAK MASYARAKAT PERCAYAKAN PROSES HUKUM KEPADA POLISI

Senin, 2 November 2026 - 11:49

Bandung Bedas Festival 2026, Bupati KDS: Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Perkuat Kecintaan Budaya Lokal

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:10

SECARA RESMI BUPATI LUCKY HAKIM YANG DIWAKILI PLT KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAMAYU, MEMBUKA MUSYAWARAH DAERAH III LEMBAGA LANSIA INDONESIA 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:14

KDS Doakan Almarhum Kades Dayeuhkolot, Minta Pjs Lanjutkan Program Desa

Berita Terbaru