Kabareskrim Sebut 15.039 Perkara Diselesaikan dengan Restorative Justice Sepanjang Tahun 2021-2022

Selasa, 19 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,(transtwonews) – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Restorative Justice.

“Jumlah ini meningkat 28,3% dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus,” kata Agus dalam kegiatan Talkshow bertajuk ‘Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan’, Selasa (19/4).

Agus memaparkan, terkait pendekatan Restorative Justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebantak 1.052 Polsek di 343 Polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan. Menurut Agus, Polsek merupakan ujung tombak Polri dalam hal pelayanan yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Polsek harus menjadi basis Resolusi penyelesaian perkara berkeadilan dgn cara dialog/mediasi/Probling solving, dalam menyelesaikan perkara ringan, pertikaian warga ataupun bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas lainya hal ini jelas merupakan merupakan upaya dari Restorative Justice sesuai Visi Presisi Bapak Kapolri,” ujar Agus.

Agus menyebut, Restorative Justice saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara. Pasalnya, dikatakan Agus, itu merupakan prinsip utama dalam keadilan Restoratif yakni, penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

“Penekanan Bapak Kapolri, penyidik harus memiliki Prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (Ultimum Remidium). Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ucap Agus.

Kendati demikian, Agus menekankan, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice. Hal itu sebagaimana Pasal 5 Perpol 8 Tahun 2021, dimana kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice harus memenuhi persyaratan materil.

Adapun tindak pidana kejahatan yang tidak bisa diselesaikan dengan Restorative Justice, yakni, terorisme, pidana terhadap keamanan negara, korupsi dan perkara terhadap nyawa orang, dan juga tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme serta bukan pengulangan pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan.**

Berita Terkait

Polres Sumedang gelar apel Ops Zebra Lodaya 2026, cek kesiapan personel dan optimalkan pelaksanaan tugas
Dukung Program POLIRAN Polda Jabar, Polres Sumedang Hadiri Rekrutmen Tenaga Kerja
Kapolres Sumedang Pimpin Upacara Hari Pahlawan ke-81, Kobarkan Semangat Patriotisme dan Pengabdian Polri
Polres Sumedang Gelar Apel Siaga Bencana, Kapolres Tekankan Kesiapan Personel dan Sinergitas Lintas Instansi
KAPOLSEK KEDOKANBUNDER IPDA KARTONO HADIRI LAILATUL IJTIMA NAHDLATUL ULAMA MWC NU KECAMATAN KEDOKANBUNDER
Kapolsek Sindang Ingatkan Masyarakat Pentingnya Prosedur Resmi Bekerja di Luar Negri
Cegah Kejahatan Siang Hari, Polsek Sliyeg Awasi Sejumlah Titik Strategis
Peduli Keselamatan Warga Menjelang Musim Penghujan, Kapolsek Cikijing Tinjau Lokasi Rawan Longsor di Desa Sindangpanji

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 15:54

Dukung Program POLIRAN Polda Jabar, Polres Sumedang Hadiri Rekrutmen Tenaga Kerja

Selasa, 10 November 2026 - 12:33

Kapolres Sumedang Pimpin Upacara Hari Pahlawan ke-81, Kobarkan Semangat Patriotisme dan Pengabdian Polri

Senin, 9 November 2026 - 20:08

Polres Sumedang Gelar Apel Siaga Bencana, Kapolres Tekankan Kesiapan Personel dan Sinergitas Lintas Instansi

Sabtu, 7 November 2026 - 06:56

KAPOLSEK KEDOKANBUNDER IPDA KARTONO HADIRI LAILATUL IJTIMA NAHDLATUL ULAMA MWC NU KECAMATAN KEDOKANBUNDER

Kamis, 5 November 2026 - 14:40

Kapolsek Sindang Ingatkan Masyarakat Pentingnya Prosedur Resmi Bekerja di Luar Negri

Berita Terbaru