JATINANGOR,(transtwonews)- Keberagaman tinggi yang dimiliki oleh Indonesia akan memicu potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik, salah satu cara mengelola konflik tersebut adalah dengan membangun identitas nasional yang merupakan tugas negara.
Praja IPDN yang berada di posisi strategis karena lahir di generasi z yakni usia produktif, dengan jumlah yang besar ini diharapkan mampu memperkuat identitas nasional tersebut pada saat mengabdi kepada masyarakat sebagai pamong praja.
Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol. (P.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si yang diwakili oleh Ketua Dewan Analisis Strategi (DAS) Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Drs. Muhammad Munir. M.M mengungkapkan harapan tersebut didepan seluruh praja dan ASN IPDN dalam kegiatan stadium general yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peran Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Kerawanan Konflik Sosial dan Keamanan Nasional’.
Ketua DAS BIN bersama Ketua Bidang Pertahanan Dewan Analisisa Strategis BIN Marsekal Muda TNI Drs. Andrian Watimena menghadiri stadium general yang juga disaksikan oleh praja dan ASN di seluruh IPDN kampus daerah secara live streaming melalui channel youtube Humas.
Penyampaian materi dari Ketua DAS BIN ini juga terkait ancaman yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, yakni ancaman dari luar yang bisa didapat karena ada dinamika global dan regional dan ancaman dari dalam negeri yang timbul karena adanya perbedaan pada unsur SARA.
“Praja harusnya sejak dini sudah mulai ditanamkan pikiran kewaspadaan terhadap adanya ancaman. Kewaspadaan terhadap konflik yang disebabkan dinamika nasional,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Munir juga menyampaikan bahwa praja IPDN harus mampu menjadi perekat sosial untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M yang hadir mengikuti jalannya acara mengatakan bahwa praja sangat membutuhkan wawasan pemahaman dari BIN agar kelak mereka memahami apa yang dimaksud dengan radikalisasi, terorisme dan sebagainya.
Kedepan pemahaman ini akan membantu menumbuhkan karakter yang lebih baik pada saat melakukan pengabdian kepada masyarakat.
“Negeri kita adalah negeri kepulauan dengan berbagai suku, karakter dan keragaman, tentunya praja yang dari seluruh nusantara ini nanti akan bertugas sebagai garda terdepan pemerintahan, maka kalian harus bersikap proaktif dan sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara”, tuturnya.
Selain Ketua DAS BIN, kegiatan stadium general ini juga mengundang Bupati Kampar, H. Catur Sugeng Susanto, S.H., M.H untuk menjadi narasumber dalam diskusi terkait ‘Penguatan Ketahanan Nasional melalui Upaya Pemantapan Stabilitas Nasional dan Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi’.
Menurutnya, Kabupaten Kampar masih berada diatas kondisi pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Riau meskipun ditengah pandemi covid-19.
“Pada tahun 2021, capaian pertumbuhan pembangunan daerah di Kampar menunjukan peningkatan yakni 3,45 setara dengan kondisi nasional dan provinsi. Sedangkan di triwulan awal tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi disini akan kembali melesat diatas 4%, artinya pembangunan berjalan maksimal dan peran swasta mulai berjalan ditunjang dari sektor kelapa sawit”, ujar Catur.
Ia menuturkan, Kabupaten Kampar memiliki program pembangunan utama yang disingkat dengan istilah 3I yakni infrastuktur, industri dan investasi. Program inilah yang akan membantu mendorong peningkatan capaian pertumbuhan di Kampar.
Pada kesempatan ini, IPDN dengan berbangga hati menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Astha Brata Utama kepada Jenderal Pol. (P.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si atas kotribusinya kepada IPDN, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, ilmu pemerintahan dan berprestasi di bidang pemerintahan.
Selain Kepala BIN, IPDN juga menganugerahkan tanda penghargaan Kartika Pamong Praja Muda dan Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kepada Bupati Kampar.
Pada kesempatanya Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M mengatakan bahwa tradisi kuliah umum (stadium general) yang dilakukan IPDN dengan menghadirkan pejabat negara, praktisi, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah non kementerian merupakan upaya best practise agar lebih memahami, mengetahui terhadap isu-isu yang aktual dan faktual, serta membentuk suatu pemikiran yang lebih analisis didalam menyikapi permasalahan dan dinamika yang berkembang.**
(Sumber :
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas
La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si).
